Kota, KORSUM.NET - Guna terwujudnya pembangunan zona integrasi menuju wilayah bebas korupsi (WBK), Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang, resmi membuka laporan Laporan Pengaduan Perkara Korupsi secara online. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan dukungan dari masyarakat, sebagai upaya pemberantasan korupsi.

Kepala Kejari Sumedang, Rizki Fahrudi, S.H.MH didampingi Kepala Seksi Intelejen, Agus Hendra Yanto
mengatakan, Lapdu perkara korupsi dengan cara online ini, dilakukan agar masyarakat lebih proaktif untuk melaporkan apabila di wilayahnya ada dugaan tindak pidana korupsi.

"Semua masyarakat bisa melakukan Lapdu perkara korupsi tersebut langsung secara online ke Website resmi Kejaksaan Negeri Sumedang, dengan mencantumkan identitas pelapornya," terangnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET usai Launching Aplikasi Si Tampomas dan Program Jaksa Peduli Anak serta Pembaruan Website Kejari Sumedang di Kantor Kejari Sumedang, Senin (23/9).

Untuk Identitas pelapor sendiri, lanjut Rizki, pihaknya menjamin akan merahasiakan identitasnya.

"Jadi nanti kan, laporannya melalui email ke Website kami, dan yang tahu identitas pelapor hanya kami saja. Kami pastikan terjamin kerahasiaan pelapor tersebut," tegasnya.

Setelah pelaporan tersebut diterima, sambungnya lagi, pihaknya akan menelaah subtansi pelapor dan juga identitas pelapor tersebut. Dan nanti akan ada hasil dari telaah tersebut, apakah diterima atau tidaknya.

"Kalau pelaporan diterima, tentunya akan kita tindak lanjuti. Dan ada juga yang ditolak, untuk yang ditolak biasanya karena pelaporan tidak jelas dan tidak didukung dengan data dukung. Dan diterima atau ditolaknya suatu laporan itu akan langsung di email ke pelapornya langsung. Sementara untuk pelaporan yang diterima atau ditindak lanjuti, nanti akan muncul di website kami, tapi hanya berupa Judulnya saja" jelasnya

Kenapa pelapor harus mencantumkan identitasnya, tambah Rizki, karena pihaknya tidak menangani kasus yang fitnah. Untuk itu setiap pelaporan harus jelas, baik identitasnya ataupun yang dilaporkannya siapa.

"Untuk kerahasiaan pelapor menjadi atensi buat kami, sesuai dengan UU korupsi identitas si pelapor kami amankan. Tetapi terlepas dari itu, kami juga harus mempunyai data yang akurat sesuai dengan yang dilaporkan," tandasnya.

Pada kesempatan itu juga, Kejaksaan Negeri Sumedang menggelar Launching Aplikasi Si Tampomas dan Program Jaksa Peduli Anak serta Pembaruan Website Kejari Sumedang. **