KOTA, KORSUM.NET - Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir, menyatakan sampai dengan tanggal 10 September 2019, tercatat ada sekitar 16.508 orang masyarakat yang datang ke MPP Kabupaten Sumedang untuk mengurus berbagai pelayanan Publik.

"Dimana sebanyak 3.808 orang (23%) telah mendaftar secara online dan 12.700 orang (77%) mendaftar melalui mesin antriam yang ada di MPP Kabupaten Sumedang," ujarnya Bupati saat memberikan sambutan pada Launching MPP Sumedang di Halaman Gedung Negara, Senin (16/09)

Lebih lanjut Bupati mengatakan, Pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang harus diwujudkan sebagaimana tuntutan otonomi daerah, sekaligus menjadi salah satu parameter bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ia juga mengatakan fenomena "the fast eat the slow" dalam arti "yang cepat akan memangsa yang lambat", adalah realita yang tengah kita hadapi .

"Pemerintah yang lambat merespon berbagai keinginan dan harapan masyarakat tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan pemerintah yang ditinggal oleh masyarakatnya," sambungnya

Bupati menambahkan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik telah membuka ruang bagi daerah untuk mengkolaborasikan semua pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat dalam satu tempat yang terintegritas, baik pelayanan perizinan maupun pelayanan publik lainnya.

Lauchingkan MPP Kabupaten Sumedang sendiri dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Drs. Syafruddin, M.Si. Dan juga hadir pada acara tersebut Prof Diah Natalisa Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemnetrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrask RI atau yang mewakili, Syaiful Garyafi Ak., M.M., Deputi 3/VII tata kelola Pemerintahan Deputi Koordonasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam atau yang mewakili, Ardiansyah A. Putra Kepala Bidang SDM dan pengawasan aparatur Asisten Deputi Tata kelola Pemeintahan, Deputi Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemnenko Polhukam atau yang mewakili, Noviana Andrina S.H. MAP Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Publik Wilayah 1 atau yang mewakili, Gubernur Jawa Barat Mohammad Ridwan Kamil atau yang mewakili, Direktur Utama PT Taspen (Persero), para wali kota dan Bupati dan tamu undangan lainnya.