KOTA, KORSUM.NET - Pemerintah Kabupaten Sumedang, resmi mengadakan Launching Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dihadiri langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Drs. Syafruddin, M.Si. Namun disayangkan keberadaan MPP tersebut tidak disertai lahan parkir bagi pengunjung/Masyarakat.

Dikonfirmasi akan hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dodi Yohandi membenarkan kalau di MPP tidak tersedia lahan parkir bagi masyarakat atau pengunjung. Akan tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya sudah melakukan MoU dengan DKM Mesjid Agung.

"Iya memang tidak ada lahan parkir disini (MPP), tapi pihaknya sudah MoU dengan DKM Mesjid Agung. Jadi bagi masyarakat yang akan mengurus ijin ataupun menggunakan layanan di MPP bisa memarkir kendaraannya disana," Jawabnya singkat, saat dikonfirmasi KORSUM.NET, usai Launching MPP Sumedang di Halaman Gedung Negara, Senin (16/9).

Sebelumnya Kabid Kepala Bidang Jaringan dan Manajemen Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumedang Budi Rahman mengatakan, mengenai ketidaktersediaan area parkir di MPP, pihak Dishub sudah menyarankan ke DPMPTSP saat pembahasan pembangunan gedung MPP untuk membuat basement, agar bisa menampung kendaraan bermotor milik pengunjung MPP.

"Bahkan waktu ada expose dengan Pa Sekda, juga dari Disduk mengusulkan untuk MPP menyediakan lahan parkir, mengingat setiap harinya Disduk melayani hampir 200 roda dan empat yang mengurus dokumen kependudukan," ujarnya.

Diakui Budi, untuk MPP pihaknya sudah membuat dokumen Amdal Lalin.

"Sebenarnya ini sudah kemajuan kalau gedung pemerintahan sudah mau membuat dokumen Amdal Lalin. Adapun sekarang di MPP tidak tersedia lahan parkir, itu dikembalikan ke Dinasnya, yang jelas kita sudah menyarankan," tandasnya.

Sementara itu untuk area lahan parkir merupakan hal yang harus disediakan bagi gedung-gedung untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung. Seperti diatur pada Pasal 69 bahwa, (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi penyandang cacat dan lanjut usia masuk ke dan keluar dari bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan gedung secara mudah, aman, nyaman dan mandiri. (2) Fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram, tangga, dan lif bagi penyandang cacat dan lanjut usia. (3) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung.

Selain itu Pasal 70 mengatur, (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, meliputi ruang ibadah yang memadai, ruang ganti, tempat bermain anak, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung dalam beraktivitas dalam bangunan gedung. **