KOTA, KORSUM.NET - Bupati dianggap lamban dalam menentukan pilihan 8 nama hasil Open Bidding untuk 8 kepala SKPD. Fraksi Golkar curiga adanya kepentingan politik hingga berdampak molornya pelantikan eselon 2.

Bila hasil Open Biddingnya 3 nama untuk 1 SKPD, tinggal pilih salah satu yang dianggap terbaik jika bupati ini lurus pakai kacamata kuda. Demikian kata Jajang Heryana Fraksi Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD diruang kerjanya, Selasa (24/9).

Jajang juga akui tidak ada batasan waktu. Namun kata dia, sudah 2 minggu masih belum ada keputusan yang seperti sulit diputuskan. Sehingga di kacamata politik curiga ada sahwat politik yang masih tarik ulur kepentingan.

"Jika memang tidak ada wani piro, tidak ada kepentingan politik alot dalam menentukan 8 kepala SKPD ini, maka bupati tidak perlu berpikir lama, pilih saja yang terbaik, "katanya lagi.

Fraksi Golkar berharap secepatnya karena menyangkut eksekusi kegiatan. Sebab akibat KPA-nya belum ada terutama di 8 SKPD, ngojot deui. Bahkan target 18 Oktober nota pengantar APBD 2020 harus masuk, dan 8 kepala SKPD harus sudah definitip.

Molornya pelantikan eselon 2 lanjutnya, berdampak molornya beberapa kegiatan terutama di dinas yang belum ada kepalanya. Diantaranya kegiatan lelang di Dinas PUPR yang serapan anggaranya baru capai 20%.

Sekda Herman Suyatman menyebut semuanya kewenangan bupati, dan memang ada peluang kepentingan politik. Bupati punya politik kepemerintahan karena Sumedang perlu membangun.

"Pengambil keputusan oleh pejabat pembina kepegawaian yaitu bupati, dan bupati itu pejabat politik. Kalau di Sekda, 100% terkait birokrasi pemerintahan sehingga pengambil keputusan domian bupati, " tandas sekda di gedung DPRD, Selasa (24/9).

Ditempat yang sama, Bupati Doni Ahmad Munir mengaku belum ada pelantikan namun tidak ada kepentingan politik. Keterlambatan pelantikan eselon 2 kata bupati, masih menunggu KSN yang baru turun kemarin.**