KOTA, KORSUM.NET Guna mewujudkan Zona integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) secara optimal, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang, resmi meluncurkan aplikasi layanan berbasis online bagi masyarakat yaitu Sistem Informasi Tanggap Melayani Secara Profesional Masyarakat Sumedang atau "Si Tampomas".

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumedang, Risky Fahrudi, didampingi Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin), Indra Gunawan mengatakan, aplikasi Si Tampomas dapat diakses langsung oleh masyarakat atau didownload langsung melalui Play Store. Pada aplikasi  "Si Tampomas" masyarakat dapat memilih menu pelayanan yang ada di aplikasi tersebut.

"Ada beberapa layanan yang kami sediakan di "Si Tampomas" yaitu diantaranya, Tilang elektronik, Besuk tahanan, Pelayanan hukum dan Pengambilan barangbukti. Model layanan berbasis android ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat," ujarnya usai Launching Aplikasi Si Tampomas dan Program Jaksa Peduli Anak serta Pembaruan Website Kejari Sumedang di Kantor Kejari Sumedang, Senin (23/9).

Selain itu dalam pelayanan tilang elektronik tersebut, sambung Riski, bagi masyarakat sibuk atau tidak bisa datang ke kantor Kejari, bisa melakukan transaksi melalui "Si Tampomas", begitupun untuk surat-surat kendaraan. Jika sudah melakukan transaksi pembayaran tilang, berkas tilang akan di antarkan kepada yang bersangkutan oleh jasa pengiriman barang yang telah kami tunjuk.

"Jadi di aplikasi "Si Tampomas" setelah mengetahui biaya yang harus dibayar, bisa bayar langsung ke BRI. Kemudian setelah itu apabila tidak mengambil langsung ke Kantor Kejari ada pilihan pengambilan, bisa melalui POS atau Jasa Ojek yang sudah kami tunjuk. Untuk biayanya sendiri dibebankan kepada masyarakat, disesuaikan dengan jarak tempuh pengiriman. Disini kami tegaskan tidak ada pungutan apapun, kecuali biaya jasa pengiriman yang harus dibayar baik ke Kantor POS ataupun ke Ojek yang ditunjuk," tegasnya.

Risky menambahkan, pada aplikasi Si Tampomas masih banyak layanan lainnya yang dapat memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi warga itu sendiri.

"Sebagai bentuk keterbukaan kami ke masyarakat, selain aplikasi Si Tampomas, kami juga ada Program Jaksa Peduli Anak dengan sebutan Jatinangor (Jangan Tinggalkan Nasib Anak dan Korban). Selain itu untuk informasi lainnya terkait Kejari Sumedang, kami juga meluncurkan Website resmi kami, yaitu www.kejari-sumedang.Kejaksaan.go.id. Dimana pada laman ini, kami sediakan beberapa fitur layanan seperti, Online Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Informasi tilang, Informasi perkara, Laporan Pengaduan (Lapdu) perkara korupsi, Gratfikasi online dan Pelayanan hukum," tandasnya

Risky juga menyarankan, bagi masyarakat yang ingin mengetahui berapa denda tilang yang harus dibayar. Masayarakat bisa mengetahui biaya dendanya setelah putusan sidang.

"Jadi, kalau di surat tilang tersebut dicantumkan jadwal sidang misalnya, tanggal 20. Jika ingin tahu jumlah denda yang harus dibayar, tunggu sehari atau dua hari, jangan ngecek pas tanggal 20 nya, karena itu masih proses sidang dan belum ada putusan pengadilan. Kalau masyarakat mengeceknya pas tanggal sidang atau belum ada putusan pengadilan, maka yang muncul adalah Denda Maksimal bukan denda hasil putusan sidang," tuturnya. **