KOTA, KORSUM.NET - Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.

Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

“Kawasan strategis merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Meski sudah jelas dan terang menderang bahwasannya RTRW telah di sahkan, namun, hal tersebut masih belum bisa meningkatkan pendapatan BPHTB dan PBB, karena kawasan strategis sangat erat kaitannya dengan BPHTB dan PBB,”jelas Sekretaris Bappenda Kabupaten Sumedang Rohana saat dikonfirmasi media ini, Rabu (11/9) diruang kerjanya.

Kaitan erat tersebut, kata Rohana, ketika kawasan strategis itu dipastikan akan banyak transaksi jual beli, namun, pada kenyataanya di Kabupaten Sumedang saat ini, transaksi tersebut masih lamban, sehingga sangat berpengaruh terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan pihak dari Investor masih menahan diri.

“Para investor atau pengusaha masih melihat perkembangannya kedepan seperti apa?, tentunya sangat berbeda dengan tahun kemarin, untuk tahun ini BPHTB agak lambat karena yang tadi saya katakan tergantung kepada transaksi jual belinya. Dimungkinkan, tahun ini kan tahun politik salah satunya yang dipertimbangkan oleh para investor, sementara, diperubahan anggaran BPHTB targetnya sebesar enam puluh tiga milyar rupiah,”katanya.

Dikatakan Rohana, dengan melihat hal tersebut Bappenda Kabupaten Sumedang akan mengambil langkah Intensifikasi dan Ekstensifikasi, melakukan pendekatan pendekatan terhadap wajib pajak, dan mengingatkan kepada wajib pajak terkait jatuh tempo pembayarannya.