KOTA, KORSUM.NET-Para investor yang akan membangun sarana dan prasarana untuk area wisata, kawasan industri, pusat perbelanjaan, maupun properti, terutama dalam pembangunan sarana gedung, diminta mempertimbangkan fungsi, keselamatan, kenyamanan, dan keandalan gedung yang dibangun sehingga diharuskan memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumedang di hadapan para peserta Sosialisasi dan Diseminasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Graha Asia Plaza, Rabu (5/9).

Wabup juga berharap agar ke depannya setiap gedung yang ada di Kabupaten Sumedang memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

"Dengan mengacu kepada Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 tentang SLF, para investor harus mempertimbangkan tentang kelayakan pembangunan sarana khususnya bangunan gedung, dan tidak hanya asal membangun," katanya.

Dalam kebijakan tersebut, kata Wabup Erwan, diatur hal-hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh penyelenggara pembangunan gedung.

"Sebelum pemanfaatan, gedung tersebut akan diuji kelaikannya, baik secara administratif maupun teknis, sehingga bisa diterbitkan sertifikatnya," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perkim dan Pertanahan Dadan Sulaeman selaku panitia sosialisasi melaporkan, kegiatan itu sebagai pelaksanaan amanat Perbup No. 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Gedung yang mengamanatkan agar segera diberlakukannya SLF.

"Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan para peserta tentang penyelenggaraan SLF. Setelah kegiatan ini diharapkan SLF dapat segera kita implementasikan," ujarnya.

Dikatakan, peserta sosialisasi terdiri dari unsur SKPD, kecamatan, lembaga vertikal, Kamar Dagang dan Industri, Real Estate Indonesia, PHRI, perguruan tinggi, dan RS Pakuwon.

"Adapun narasumbernya meliputi Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Pemvrop Jabar Ditjen Bina Penataan Bangunan, Koordinator Implementasi Perda Bangunan Gedung Jawa Barat, dan dari Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya," katanya**