Kota, KORSUM.NET - Sebanyak 507 Kepsek SD dan 63 SMP dikabupaten Sumedang diklaim sudah memiliiki NUKS. Sedangkan SD yang belum mempunyai Kepsek definitif yakni SD Sebanyak 95 dan SMP 9 Orang belum mempunyai NUKS Sebab belum mereka belum menjabat sebagai Kepsek definitif jika sudah maka akan mempunyai NUKS karena mereka sudah melaksanakan diklat. Hal itu disampaikan Kadisdik Kabupaten Sumedang H.Agus Wahidin.

Dinas Pendidikan Sumedang mewajibkan kepala sekolah untuk memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) adalah nomor khusus yang dikeluarkan dan dicatat dalam database nasional.

NUKS dicatat dalam database nasional oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) sebagai penjamin mutu penyelenggaraan penyiapan calon kepala sekolah atau madrasah," kata Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang, H. Agus Wahidin.

"Kepala Sekolah yang belum memiliki NUKS sekolah terancam tidak bisa menerima dana bantuan operasi sekolah (BOS) dari pemerintah," katanya, Senin, 28 Oktoberb2019.

Menurut dia, NUSK mulai diterapkan di tahun 2019 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018, tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah.

Penerapan NUKS dimulai tahun ini, tetapi masih diberikan toleransi hingga tahun 2020, jika belum diterapkan maka tidak akan bisa menandatangani, baik Ijazah maupun pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Jika belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (STTPPCKS) dan NUKS, kepala sekolah harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)," katanya.

Ia mengatakan seluruh kepala sekolah jenjang SD maupun SMP di kabupaten Sumedang sudah memiliki NUKS. "Sudah 100 persen memiliki NUKS," Katanya.

Ia menambahkan, bukan hanya tidak bisa menerima bantuan tetapi tunjangan sertifikasi guru tak bisa diterima.

Selain itu lanjutnya, tidak bisa melakukan penginputan dapodik untuk melakukan pembayaran bantuan maupun tunjangan sertifikasi."Ujarnya**