Kota, KORSIM.NET -Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Pendapatan Daerah Tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bagi Wajib Pajak yang digelar di gedung Islamik Centre, dihadiri Bupati Sumedang dan ratusan pengusaha, Selasa (8/10).

Yang menarik diacara Bimtek itu, Bappenda melibatkan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Jabar selaku Narasumber dalam acara tersebut.

Kepala Bappenda, Ramdan Ruhendi Deddy menyebut, Bimtek libatkan KPK itu merupakan upaya optimalisasi pendapatan daerah yang dihimbau kepada para wajib pajak, taat kepada aturan yang pengawasannya ada pada dirinya sendiri.

"Bimtek melibatkan KPK ini bertujuan bahwa bayar pajak merupakan kewajiban sesuai ketentuan dan senantiasa jauhi tindakan korupsi," kata Ramdan usai acara itu.

Pendapatan pajak tiap tahun terus meningkat. Tahun lalu, pendapatan pajak daerah Rp 180 juta, tahun ini capai Rp 230 juta. Dengan demikian kata Ramdan, akan berdampak pada angka bagi hasil pajak.

Sebab, dari pendapatan daerah bagi hasil pajak minimal 10% dikembalikan lagi ke desa. Sehingga desa harus bisa meningkatkan lagi pendapatan PADesanya supaya pendapatannya lebih meningkat.

"Saya optimis tahun 2020, PAD meningkat lebih besar lagi dari 11 jenis sektor pajak ditambah pengembangan beberapa objek wisata yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," tuturnya.

Warson satu-satunya anggota DPRD yang hadir di acara itu. Dia menyebut Bimtek ini kegiatan positif untuk mengarahkan para wajib pajak yang punya usaha legal. Namun bagi pengusaha ilegal, harus ada tindak tegas pemerintah demi dongkrak PAD.

DPRD, kata dia, mendukung Bimtek ini karena melibatkan lembaga hukum yaitu para Notaris terkait sosialisasi pajak BPHTB, terlebih melibatkan Direktur Pencegahan Tindak Pidana Korupsi KPK Wilayah Jabar.

"Tepat upaya Pemda dalam mendongkrak PAD ini, setidaknya bisa mencegah perbuatan korupsi, disamping ketegasan menertibkan para pengusaha ilegal yang selalu menghindar dari kewajiban membayar pajak," katanya.**