Kota, KORSUM.NET - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dalam Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang rumah susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

“Untuk di Kabupaten Sumedang pelaksanaan pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut yakni BPHTB sangat tergantung kepada iklim investasi atau daya beli masyarakat. Bisa terlihat besarnya pendapatan BPHTB itu ketika berdirinya bangunan pabrik atau apartemen, kalau tidak ada transaksi yang besar tadi artinya tidak ada kenaikan yang signifikan hanya mengandalkan masyarakat secara normal ya bisa terukur,”ungkap Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang Yusup Sahrulloh beberapa waktu lalu diruang kerjanya.

Dikatakan Yusup, capaian target BPHTB di perubahan ini Rp. 63,5 milyar, dan terealisasikan baru 30,2 persen,”Jadi memang tergantung kepada iklim Investasinya dan Investasi tersebut juga pengaruh besar bisa menurun itu dari suhu politik seperti kemarin pelaksanaan pilkada,”jelasnya.