Paseh, KORSUM.NET -Kepala Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh, Uso terpaksa harus mundur dari jabatannya dikarenakan sakit yang dideritanya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Camat Paseh, Nandang Suparman bahwa, sebenarnya rencana pengunduran diri kades tersebut sudah direncanakan pada tahun 2017 lalu karena penyakit yang dialaminya dikawatirkan mengganggu kinerjanya. Akan tetapi keinginan beliau (Uso) selalu ditahan oleh masyarakat desa Legok Kaler, karena kinerjanya yang bagus dimata masyarakat.

"Beliau menderita sakit penyempitan pembuluh darah diotak, dan setelah melakukan pemeriksaan ke Dokter, petunjuk dari dokter bahwa beliau harus istirahat secara total, dan itu yang menjadi alasannya untuk mengundurkan diri. Akhirnya pada bulan Agustus kemarin, beliau resmi mengundurkan diri. Dan hari ini SK pemberhentiannya sudah ditandatangani oleh Bupati Sumedang," terangnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, Rabu (9/10).

Dengan pengunduran diri kades Legok Kaler tersebut, sambung Nandang, saat ini pihaknya akan segera mengajukan untuk Penjabat Kepala Desa, hal tersebut dilakukan agar roda pemerintahan desa terus bisa berjalan.

"Sesuai dengan UU Desa, saya akan segera mengusulkan untuk penjabat kepala Desa, agar roda pemerintahan desa bisa terus berjalan. Dan saya juga sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau. Dan Alhamdulillah kinerjanya sangat baik," ucapnya

Nandang juga menilai, selama menjadi kepala Desa, Uso kinerjanya sangat baik dan hasil pemeriksaan inspektorat juga clear.

"Setelah nanti penjabat kades sudah ada, proses selanjutnya pihaknya juga akan melakukan sosialisasi untuk pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Legok Kaler, karena masa jabatannya masih akan berakhir 2 tahun lagi yaitu 2021. Dan sesuai aturan harus dilakukan PAW," tandasnya

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) pada DPMD Kabupaten Sumedang, Nuryadin mengatakan, kepala Desa bisa berhenti apabila, habis masa jabatan, mengundurkan diri, ada masalah hukum. Sementara untuk Legok Kaler mundur karena sakit, dan karena beliau masa jabatannya 2015-2021, berarti masih dua tahun lagi masa jabatannya berakhir, sehingga harus dilakukan PAW.

"Berdasarkan amanat UU No 6 Tahun 2016 tentang Desa, di Legok Kaler ini, memenuhi syarat untuk dilakukan PAW. Sebelum melakukan proses PAW, Bupati menunjuk penjabat yang berdasarkan usulan dari Camat," terangnya

Nuryadin menuturkan, setelah pejabat kepala Desa lantik, nantinya si penjabat mempunyai tugas selain melaksanakan tugas Kepala Desa, Penjabat juga harus bertugas menyukseskan dan melaksanakan PAW.

"Jadi nanti, si penjabat diberi waktu 6 hari setelah pelantikan untuk segera membentuk panitia PAW, dan selambat lambatnya 6 bulan harus sudah terbentuk atau sudah ada pejabat Kades hasil PAW nya," terangnya.

Untuk mekanisme pemilihan PAW tersebut, sambung Nuryadin, tidak masyarakat dilibatkan, seperti halnya pemilihan Pilkades Serentak, karena yang melakukan pemilihan PAW tersebut, merupakan perwakilan dari unsur masyarakat. Yaitu Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RW dan RT, serta 9 tokoh masyarakat dari setiap RW.

"Jadi pemilihan PAW itu berbeda dengan Pilkades pada umumnya, karena yang berhak memilih yaitu perwakilan masyarakat dan 9 tokoh masyarakat yang merupakan hasil musyawarah disetiap RW nya," ucapnya

Nuryadin menambahkan, adapun untuk anggaran palaksanaan pemilihan PAW, itu dianggarkan di perubahan APBDes, APBDes Murni ataupun bisa dianggarkan dari PAD (Penghasilan Asli Desa).

"Untuk kebutuhan anggaran pemilihan PAW, berkaca dari desa yang sudah melaksanakan PAW, dikisaran Rp. 20 juta. Anggaran tersebut dari awal tahapan hingga ke pelantikan kades hasil PAW," tandasnya ***