Kota, KORSUM.NET - Pemilik lahan di blok Cikadu, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, merasa dirinya sudah dizalimi oleh pihak Satker Tol Cisumdawu. Hal tersebut dikarenakan nilai ganti rugi yang telah disiapkan oleh Satker tol terkesan murah dan diskriminatif.

Deby (32) pemilik lahan mengaku, kecewa dengan langkah Satker tol yang memilih jalur hukum untuk mengeksekusi lahan miliknya yang ditanami ratusan pohon jati tersebut.

Debi enggan menjual sebidang tanah miliknya kepada Pemerintah, karena ingin berinvestasi pohon jati.

"Gimana mau terima, pohon jati dihargai 8,5 juta oleh Satker tol, sedangkan untuk satu pohon jati itu harusnya 4 juta setengah, ini ada ratusan pohon jati," ucapnya

Padahal, sambung Debi, pihak sudah berkali-kali ngomong tanahnya tidak apa apa tidak terkena jalan tol Cisumdawu.

"Saya sempat bilang, belokin saja jangan melintas diatas tanah milik saya. Uang bisa dicari. Tapi sekarang main eksekusi saja, sambil bawa pasukan, jelas saya sangat kecewa.

Pada tanggal 22 Oktober kemarin, sambung Debi lagi, saya disuruh nunggu oleh pengadilan. karena kita enggak ngerti hukum, kita cuman bisa menunggu. Namun tanggal 25-nya tiba-tiba datang surat dari pengadilan negeri.

"Itu juga suratnya melalui Desa, tidak langsung ke saya sebagai pemilik lahan. Maksudnya apa ini, mentang-mentang saya rakyat kecil," tandasnya dengan nada marah.

PPK Lahan Tol Cisumdawu, Eksekusi Lima Bidang Tanah di Mekarjaya

PPK Lahan P2T Tol Cisumdawu, melakukan eksekusi terhadap lima bidang tanah di Desa Mekarjaya yang terdiri dari atas nama Agus Wahid (tanah dan tanaman seluas 1.683 m²), Endang Supriyadi (tanah, bangunan dan tanaman seluas 2.576 m² ), Endang Supriyadi (tanah dan tanaman seluas 1.201 m² ), H. Warya (tanah seluas 60 m²), dan terakhir H. Warya (tanah seluas 237 m²).

PPK Lahan P2T Tol Cisumdawu, Martin Panjaitan mengatakan, sebelum melakukan eksekusi, pihak Satker tol telah melakukan musyawarah bersama masyarakat Desa Mekarjaya perihal ganti rugi lahan. Ganti rugi lahan telah disepakati oleh appraisal oleh KJPP.

Akan tetapi, pemilik lima bidang tanah ini menolak terhadap harga yang ditawarkan. Sehingga pihaknya mengambil langkah sesuai dengan UU 2/2012 yang berbunyi, dimana jika menolak diberi kesempatan 12 hari untuk mengajukan permohonan penolakan harga.

"Pemilik lahan justru tidak mengambil kesempatan itu. Oleh sebab itu kita dari P2T mengeluarkan validasi konsinyasi ke Pengadilan Negeri Sumedang. Padahal kami sudah tawarkan tiga kali kepada pemilik lahan, bahkan sebelumnya sudah disosialisasikan terkait dengan pengadaan tanah ini," ujarnya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usia melakukan eksekusi lahan tol Cisumdawu di Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara, Selasa (29/10).

Selain itu sesuai dengan urutan prosedural konsinyasi, sambung Martin, mulai dari penetapan, pemanggilan terakhir sampai ekskusi hari ini.

"Untuk eksekusi hari ini, kita persuasif juga dengan bantuan TNI-POLRI dan Satpol PP. Karena lima bidang tanah ini akan digunakan untuk jalur tol Cisumdawu," terangnya.

Dijelaskan Martin, untuk penawaran yang sesuai dengan hasil apraisal tentu dengan nilai penggantian yang wajar.

"Untuk Agus Wahid saja senilai Rp.1,1 miliyar lebih, Endang Supriyadi senilai Rp. 678,66 juta, Endang Supriyadi (lagi) senilai Rp. 449,21 juta, H. Warya senilai Rp. 54,76 juta, dan H. Warya (lagi) senilai Rp. 163,78 juta," jelas Martin.

Martin menambahkan, ada 40 bidang tanah, 27 bidang diantaranya berada di Ciherang, 8 bidang di Mekarjaya, dan 3 bidang lainnya di Desa Margaluyu.

"Untuk Ciherang, sudah tiga bidang mengambil uang yang dititipkan di pengadilan, sisanya 20 bidang lagi, akan dieksekusi minggu depan sesuai kesepakatan dengan pihak keamanan," tandasnya.

Ditempat yang sama Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mengatakan, pada eksekusi ini pihak TNI, Polri diminta oleh Pengadilan Negeriuntuk melakukan pengamanan dalam eksekusi.

"Oleh karena itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka TNI dan Polri harus melakukan pengamanan, apabila Pengadilan Negeri melakukan eksekusi," tegasnya.

Selain itu, sambung Kapolres, proyek tol Cisumdawu ini, bukan proyek milik perorangan, melainkan proyek strategi Nasional. Yang tentunya untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya untuk masyarakat sumedang dan Jawa Barat tapi masyarakat luas.

"Kita juga lakukan pendekatan kepada masyarakat, apa yang perlu dibantu, seperti dalam pemindahan barang. Bahkan bagi yang belum mempunyai tempat tinggal sementara juga, kita sudah kordinasi dengan PPK lahan untuk menyediakan kontrakan sementara," ucapnya.

Kapolres menambahkan, saat ini sudah ada lima bidang yang dieksekusi. Dan minggu depan rencananya akan dilaksanakan juga eksekusi di Wilayah Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan.