Kota, KORSUM.NET - Terjawab sudah 8 orang   telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) hasil dari open bidding beberapa waktu  lalu. Namun, Rahmat Juliadi, anggota DPRD asal PKS  enggan memberikan penilaian secara subjektif, malah dia menantang para Kepala SKPD baru itu untuk menunjukan kapasitasnya dalam bekerja.

"Sebagaimana yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, saya mengingatkan saudara bupati dan sekda untuk tidak menjadikan open bidding ini ajang formalitas belaka. Karena pada akhirnya dari 3 orang yang memperoleh nilai tertinggi hasil open bidding di 8 skpd ini, tetap menjadi hak prerogatif bupati dalam menentukan siapa yang akan dipilih.untuk mejadi pejabat pimpinan tinggi pratama atau esselon 2 di 8 SKPD tersebut," kata Rahmat yang juga sebagai sekretaris fraksi PKS DPRD Sumedang ini, Senin (30/9), di Gedung DPRD Sumedang.

Rahmat mengaku, sejauh ini proses yang ditempuh oleh Pemkab Sumedang dalam hal ini bupati sudah on the track, artinya secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Tapi hal ini tidak bisa menjamin orang orang yang terpilih menduduki posisi  esselon 2 di 8 skpd tersebut memiliki kapasitas dan kinerja yang baik sebelum mereka bisa membuktikannya dalam melaksanakan tugas sebagai kepala skpd kedepan.

"Saya sebagai anggota DPRD tidak akan dulu memberikan penilaian subjektif terhadap 8 orang esselon 2 yang baru dilantik tadi, sebelum mereka menunjukan kapasitas dan kredibilitasnya dalam melaksakan tugas tugasnya.

Tidak bijak dan tidak adil kalau saya memberikan penilaian sementara mereka belum bekerja. Saya tunggu dan tantang mereka untuk menunjukkan kapasitas serta gagasan dan inovasi mereka yang mereka sampaikan saat open bidding yang lalu, masyarakat Sumedang pun akan menuggu kerja kerja mereka apakah sesuai dengan harapan atau tidak," tegas Rahmat.

Apabila dalam melaksanakan tugasnya mereka bisa mununjukan kinerjanya dengan baik, kata Rahmat, ide gagasan dan inovasi inovasinya bisa membawa skpd-nya menjadi lebih baik, bisa menyelesaikan permasalahan dan mencapai target sesuai dengan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD, pihaknya akan sangat mengapresiasi.

Akan tetapi sebaliknya, jika SKPD yang dipimpinnya jalan ditempat, tidak bisa mencapai target yang ditetapkan atau malah terjadi kemunduran, maka pihaknya akan terus mengkritisi dan mengingatkan, juga akan meminta bupati untuk segera mengevaluasi bahkan bila perlu melakukan demosi terhadap jabatan yang diembannya.

"Mari kita tunggu, apakah kebijakan bupati yang telah menunjuk dan melantik 8 pejabat pimpinan tinggi pratama tadi siang sudah tepat atau tidak. Waktu sendiri yang akan menjawab.

Apakah sudah melakukan prinsip "the right man on the right job" atau justru semakin menguatkan rumor yang berkembang bahwa open bidding beberapa waktu yang lalu hanyalah formalitas atau kedok belaka untuk meloloskan orang orang titipan atau bahkan jual beli jabatan," sebutnya.**(Doy)