Kota, KORSUM.NET - Hari Santri Nasional (HSN )2019 supaya Perda Ponpes dipercepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secepatnya oleh para santri se Kabupaten Sumedang. Hal tersebut disampaikan oleh ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumedang Didi Suhrowardi Senin (21/10) di sela kegiatan HSN 2019 di Asia Plaza.

Dikatakan Didi Suhrowardi dalam menyambut Hari Santri Nasional (HSN) yang akan jatuh pada tanggal 22 Oktober besok dengan mengajukan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pondok Pesantren. Raperda ini guna menjawab disahkannya Undang-Undang Pesantren pada bulan lalu (24/9) oleh DPR RI.

Ketua Fraksi PKB akan menyampaikan fraksinya guna mendorong untuk diadakan perda pesantren. Namun sebelum itu pihaknya akan mensosialisasikan pada masyarakat khususnya pengasuh Pondok Pesantren agar paham terhadap isi undang-undang tersebut.

“Dengan adanya UU Pesantren, saya menghimbau kepada pengasuh ponpes untuk menyesuikan dengan apa yang ada di undang-undang tersebut, termasuk penggunaan dana abadi dan lain sebagainya,” kata Didi Suhrowardi saat gebyar HSN, Senin (21/10/2019).

Selain itu, Politisi PKB tersebut mengaku bahwa pembuat perda tentang pesantren sangat penting, mengingat Kabupaten Sumedang memiliki banyak Pondok Pesantren, termasuk penganggaran dana yang akan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Sumedang.

“Terkait mekanismenya apakah inisiatif Eksekuti atau legislatif kita lihat nanti,” tegasnya

Politisi Asal Sumedang itu juga akan mendorong Perda tersebut dapat dimasukan pada agenda program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2020.

“Insyaallah kita akan usahkan masuk pada prolegda 2020,” ucapnya.

Ia juga berjanji perda tersebut akan di perjuangkan, karena lahirnya undang-undang tersebut diinisiasi oleh Partai Kebangkita Bangsa (PKB).

“PKB akan jadi motor pertama untuk memperjuangkan perda tersebut” ucap politisi PKB asal Sumedang.