Kota, KORSUM.NET - Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Wakil Bupati H Erwan Setiawan memimpin Rapat Koordinasi Progres Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang yang diselenggatakan di Ruang Rapat Tadjimalela Bappppeda, Kamis (10/10).

Rakor tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Herman Suryatman, Asisten Administrasi Setda Nasam, para Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Sumedang.

Menurut Wabup, persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang mendesak untuk segera ditanggulangi karena menyangkut kebutuhan hidup dasar masyarakat yang harus dipenuhi.

"Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi dimensi yang berdampak sistemik yang menyangkut segala sisi kehidupan.
Oleh karena itu, jika tidak segera ditanggulangi maka akan menimbulkan permasalahan lain sehingga menjadi semakin kompleks dan semakin sulit penyelesaiannya," ucapnya.

Masih menurut Wabup, Visi Misi Sumedang Simpati berawal dari keprihatinan pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumedang.

"Berbagai permasalahan menjadi perhatian kami antara lain masih rendahnya IPM yang masih di angka 70,53 persen, masih tingginya angka pengangguran yaitu 7,04 persen, rendahnya laju pertumbuhan ekonomi yaitu sekitar 6,48 persen, masih tingginya angka stunting yaitu 32,2 persen, dan masih tingginya angka kemiskinan yang menyentuh angka 9,76 persen" paparnya.

Terakhir Wabup mengatakan, angka kemiskinan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

"Tahun 2023, tingkat kemiskinan di Sumedang ditargetkan menurun dari semula 9,76 persen menjadi 5,76 persen. Meskipun persoalan kemiskinan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun berbekal sinegritas dan solidaritas yang kuat, kita yakin bisa mencapai target yang telah ditetapkan karena ini merupakan target bersama," ungkapnya.

Sekda Herman Suryatman menambahkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang harus betul-betul menjadi prioritas pemerintah daerah. Disampaikan pula olehnya beberapa program pemerintah yg mendukung dalam penanggulangan kemiskinan.

"Kita telah memiliki beberapa program pada setiap SKPD untuk menanggulangi kemiskinan, seperti pada Dinas Sosial P3A kita mempunyai program PKH, Rehab Rutilahu, UEP, KUBE, BPNT dan yang lainnya. Sedangkan pada dinas Pendidikan kita mempunyai program seperti PIP, beasiswa miskin, Kejar Paket B, C dan beberapa program lainnya yang ada pada setiap SKPD untuk mendukung dalam penanggulangan kemiskinan," tegasnya.

Sekda juga mengatakan, kecamatan merupakan ujung tombak dalam menanggulangi kemiskinan. Menurutnya setengah persen pengurangan kemiskinan ada pada camat dan kepala desa.

"Ada beberapa strategi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan, antara lain memperkuat komitmen penurunan jumlah rumah tangga miskin dengan para camat, mengintegrasikan kelompok sasaran program dengan data kemiskinan di kecamatan, membangun 'Rumah Besar Fakir Miskin', dan melakukan percepatan pembangunan," pungkasnya.