Kota, KORSUM.NET -Puluhan Angkot 03 berderet penuhi jalan Mayor Abdul Rahman tepatnya di depan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sumedang, Rabu (6/11). Mereka berencana akan menggelar aksi demo menuntut Pemda Sumdang karena adanya rekayasa lalu lintas yang dianggap merugikan para sopir Angkot 03.

Namun rencana aksi itu harus kandas ditengah jalan bahkan langsung dibubarkan pihak Organda karena dinilai aksi demo tersebut ilegal alias tidak ada ijin tertulis pihak Polres.

"Kalian lebih baik bubar sebelum diciduk Polisi. Aksi demo ini ilegal karena seharusnya kalian ini punya ijin pihak Polres. Meskipun aksi ini tujuan baik, namun dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban umum," kata Sekretaris Organda Yudi Gumilar saat membubarkan para sopir Angkot yang hendak menggelar aksi demo.

Yudi minta urungkan aksi tersebut karena Organda dan KKU akan menghadap bupati selesaikan masalah ini.

"Sekarang bubar, tunggu saja 2 hari. Namun jika 2 hari itu tidak ada keputusan, maka terserah kalian jika mau demo meskipun besar-besaran asalkan ada ijin Polres," tandas Yudi kepada para sopir Angkot.

Setelah para sopir bubar, Yudi kepada wartawan mengatakan, aksi angkot 03 ini dipicu adanya kebijakan pemerintah soal rekayasa jalur satu arah yang menurut kebijakan di atas (pemerintah) kondusif.

Namun kebijakan itu salah lanjut Yudi, nyatanya tidak kondusif, justru banyak yang dirugikan karena sering terjadi gesekan berebut penumpang antara sopir angkot 03 dan angkot 07. Bahkan ruas jalan itu biangnya kemacetan.

Disebutkan, kebijakan Pemda pengalihan jalur bagi semua kendaraan dari Ojolali dibelokan ke jalan Tampomas jalur pasar. Saat ini, ruas jalan Mayor Abdul Rahman dibikin satu arah.

Padahal dalam SK trayek angkot 03 tidak ada pengalihan jalur angkot 03 lurus dari mulai bundaran Alam Sari hingga sepanjang diruas jalan Mayor Abdul Rahman. Alhasil, pendapatan Angkot 03 berkurang.**