Kota, KORSUM.NET - Puluhan warga terdiri BPD, LPM, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang mendatangi kantor DPRD, Rabu (13/11). Mereka melaporkan kadesnya Totong Juanda yang dinilai arogansi.

Puluhan warga itu diterima Komisi 1 DPRD dihadiri Camat Conggeang dan Kepala serta Kabid PMD. Melalui Ketua BPD Cece Endang meminta Komisi 1 turun ke Cibeureuyeuh melihat langsung keprihatinan warga akibat adanya arogansi kades tersebut.

"Ada perangkat desa diberhentikan tanpa alasan. Kades tidak menghargai keberadaan BPD dan LPM yang sepertinya tidak membutuhkan. Sehingga kades bertindak sewenang-wenang," tutur Ketua BPD kepada Komisi 1 DPRD.

Arogansi kades lanjutnya, bangunan Paud diambil alih dijadikan kantor desa kedua hingga terpaksa murid Paud ngadapang belajar diruang sempit posyandu. Padahal kantor desa cukup presentatif bahkan berlantai dua.

Kades kuasai sepenuhnya carik desa tanpa berbagi perangkat lain meskipun sudah diminta tapi kades keukeuh tidak mau berbagi. Siltap dan tunjangan perangkat desa termasuk uang operasional BPD tidak dibayarkan.

"Tidak transparansi soal pengelolaan keuangan desa (ADD, DD). Pembelian barang kebutuhan desa tidak sesuai RAB termasuk kualitas hasil pembangunan proyek sangat jelek (asal jadi), hanya beberapa bulan sudah rusak lagi, "sebutnya.

Bahkan, para tokoh agama menyoal moral keagamaan kades yang bertolak belakang dengan visi Bupati yang agamis terlebih di Cibeureuyeuh berada di lingkungan pesantren, maka moral kades perlu diperbaiki.

"Kami menuntut kembalikan Paud dan Posyandu ke tempat semula. Lakukan penjaringan ulang Kadus 1 dan 2 dengan prosedur yang benar. Hentikan penguasaan carik desa, dan bagikan secara adil. Bayarkan Siltap dan tunjangan perangkat desa," tuturnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Sumedang, Asep Kurnia, meminta Camat Conggeang dan Dinas PMD segera menindaklanjuti keluhan warga. Karena nantinya, Komisi 1 akan lakukan pengecekan, sejauh mana perbaikan atas pemerintah desa tersebut.

"Terutama keberadaan kantor desa kedua di bangunan Paud. Segera ditertibkan karena nanti akan tidak jelas lokasi desa. Apalagi saat ini ramai soal isu Desa fiktif sehingga Desa Cibeureuyeuh tidak termasuk kepada isu desa fiktif," katanya. **