Sumsel, KORSUM.NET - Cecep S (58) Warga Dusun Rancamaya Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan, pemilik rumah sekaligus lahan yang dieksekusi karena terdampak pembangunan tol Cisumdawu, mengaku tidak akan mengambil sepeserpun uang ganti rugi yang dititipkan tim pembebasan lahan satker Cisumdawu di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sumedang.

"Saya sangat mendukung program pemerintah, seperti pembangunan jalan tol ini. Namun sebelum dieksekusi seperti ini, semua hak warga harus dipenuhi terlebih dahulu, jangan main eksekusi saja," terang Cecep saat dikonfirmasi KORSUM.NET dikediamanya yang sedang dieksekusi.

Cecep mengaku, uang ganti rugi yang diberikan oleh tim pembebasan lahan setelah diukur oleh tim appraisal tidak sesuai dengan RAB pembangunan rumahnya.

"RAB rumah saya, pada tahun 2014 senilai 741 juta, sedangkan hasil penilaian tim appraisal dan sudah dititipkan di PN senilai 151 juta. Kenapa bisa berbeda, inikan sudah tahun 2019, ko malah turun," ucapnya dengan nada penuh kecewa.

Dengan adanya eksekusi ini, sambung Cecep, dirinya akan melaporkan langsung ke Presiden Joko Widodo. Karena sebelumnya juga kita pernah mengadukan permasalahan ini. Presiden tahunya sudah beres, dan tidak mengetahui ada permasalahan tersebut.

"Intinya saya tidak akan mengambil sepeserpun uang ganti rugi yang dititipkan, karena tidak sesuai dengan harapan dan sangat merugikan kami," tegasnya.

Selain itu, kata Cecep, hingga hari ini rumahnya dieksekusi, ia belum menerima sepeser pun uang ganti rugi dari pemerintah.

"Sebelumnya, kami mengikuti 17 kali sidang tapi nyatanya harga tetap sama, dan hari ini malah dilakukan eksekusi," tutur Cecep.

Hal senada dikatakan oleh pemilik lahan lainnya, Yayat (57) bahwa, dirinya tidak bermaksud untuk menghambat proses pembangunan strategis nasional. Dirinya hanya meminta lahannya dibayar sesuai harga pasar.

"Sudah ganti ruginya tidak sesuai. Jual beli sepihak. Kami bukan menolak, hanya minta dibayar sesuai hak yang seharusnya kami terima," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Staf PPK Lahan Tol Cisumdawu Ir. El Parlin Hutasoit mengatakan, eksekusi lahan yang dilakukan sudah berdasarkan keputusan inkrah dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sumedang. Dimana saat ini ada 16 bidang, 9 pemilik, dengan lahan seluas 6.875 meter persegi yang dieksekusi.

"Disini kami hanya melaksanakan tugas. Kalau dilihat tadi ada yang mempertanyakan kenapa hal ini (Eksekusi) sampai terjadi. Tidak, kami sudah melalui mekanisme yang berlaku hingga eksekusi hari ini," tegasnya.

Terkait harga yang tidak sesuai dengan ukuran lahan, sambung Parlin, pihaknya sudah memberikan tenggat untuk memberikan sanggahan, tetapi tidak ada warga sebagai pemilik lahan yang komplain. Dan saat ini proses sidang sudah inkrah

"Eksekusi ini sudah sesuai dengan keputusan PN Sumedang dan semua prosedur telah kami tempuh. Dan untuk saat ini semua uang ganti rugi bagi 16 bidang dan 9 pemilik ini sudah kami titipkan di PN. Adapun kalau tadi warga tidak mau mengambil uang tersebut, itu kami serahkan ke PN," ucapnya.

Parlin menambahkan, saat ini untuk barang barang milik warga yang dieksekusi kami tampung di gudang milik kami. Dan kami jamin tidak akan berkurang satu pun.

"Kami pastikan barang yang kami amankan tersebut tidak akan berkurang satu pun, karena tadi juga kami sudah sarankan agar pemilik mencatat semua barang miliknya satu persatu," tandasnya

Sementara itu Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mengatakan, pada eksekusi kali ini, sebanyak 485 personel gabungan yang diterjunkan. Yang terdiri dari personil Polres Sumedang, Kodim 0610/Sumedang, Pengadilan Negeri Sumedang, dan Satpol PP Kabupaten Sumedang.

"Kami diminta Pengadilan untuk mengamankan jalannya proses eksekusi karena secara hukum, ini sudah final. Dan saat ini personel dibagi menjadi dua tim untuk di dua lokasi titik eksekusi," tandasnya. **