Kota, KORSUM.NET - Nasib malang para petugas Pemadaman Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sumedang. Pasalnya meski mereka harus bekerja bertaruh nyawa untuk memadamkan api, tetapi mereka para petugas Damkar tidak mempunyai asuransi jiwa.

Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi sarana prasarana alat pemadam, selain kondisi unit kendaraan pemadam yang sering mengalami ganguan bahkan hingga mogok. Para petugas Damkar juga harus bergantian memakai Alat Pelindung Diri (APD), seperti Helm dan pakaian anti panas, bahkan sepatu anti paku.

"Pemadaman Kebakaran ini, kaitannya dengan resiko kerja, begitu kita terima telepon ada kebakaran kita langsung berangkat, dan hanya dibekali alat pilindung diri dua stel saja, sehingga harus bergantian," ujar Maman Rukmana Kepala UPT Damkar Wilayah Kota, saat dikonfirmasi KORSUM.NET, Jumat (1/11).

Maman menuturkan, dengan segala keterbatasan kondisi sapras Damkar saat makin hari makin tak terurus. Seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan para petugas Damkar. Pasalnya mereka bekerja melawan kobaran api bahkan nyawa taruhannya, adalah yang resiko tinggi.

"Saya memohon kepada pemerintah untuk lebih memahami, bahkan mengetahui tentang kenyataan yang ada yang dirasakan oleh petugas pemadam kebakaran. Kita disini kerja bertaruh nyawa," tegasnya.

Yang harus diperhatikan adalah, sambung maman, adalah kelayakan Unit kendaraan operasional untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kecepatan respon (response time).

"Jadi jangan aneh saat ada kebakaran, petugas datang kesana tinggal pemadaman atau pendinginan, dan akhirnya mendapatkan caci maki dari masyarakat. Kelambatan tersebut diakibatkan kendaraan bermasalah, maka tidak akan kekejar. Alhamdulillah anggota kami sudah punya mental baja, dan itu salah satu resiko kerja. Mau tidak mau cacian itu harus kami telan, kita tidak bisa cepat kalau unit.kendaraan bermasalah," keluhnya.

Masih kata Maman, saat ini di wilayah Kota hanya ada satu unit kendaraan pemadam yang meliputi enam kecamatan. Sama halnya dengan wilayah lainnya, seperti Darmaraja, Conggeang, Tanjungsari, semuanya satu unit.

"Idealnya satu kecamatan satu unit lah, sebab saya membawahi enam kecamatan, Sumedang Utara, Ganeas, Cisarua, Cimalaka dan Tanjungkerta. Tapi dalam hal ini kita berbicara respon time ketika itu didukung oleh kendaraan yang layak, tentunya bisa teratasi," ungkapnya.

Adapun untuk honor para petugas Damkar, tambah Maman, dari bulan Januari hingga Oktober 2019 ini, hanya menerima 700 ribu ditambah uang makan dan minum satu bulan 200 ribu, sehingga totalnya mencapai 900 ribu.

"Kita disini, stand by di kantor untuk melayani warga masyarakat, mulai apel pagi 07.30 wib sampai berakhir pelaksanaan tugas jam 19.30 wib. Kalau berbicara resiko kerja, honor yang diterima itu sangat jauh.

Bahkan bulan Oktober kemarin kita dalam satu hari sampai enam kali ada kebakaran. Makannya saya berharap kaitannya dengan BBM, solar atau bensin bisa dipenuhi. Karena yang namanya musibah kebakaran tidak bisa diprediksi. Dan kejadian kebakaran dari Januari sampai Oktober ini mencapai 74 kejadian," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia mengaku, sangat kaget dan prihatin, dengan kondisi sarana prasarana yang ada di Pemadam Kebakaran sumedang saat ini.

"Ini jelas sangat tidak layak, karena khusus untuk penanggulangan bencana itu harus maksimal. Jangankan alat untuk memadamkan, untuk perlindungan dirinya saja meskipun ada dua itu tidak layak. Orang mau memadamkan api, untuk jiwa raganya saja tidak dilindungi. Tadi saya lihat alat pelindung yang dua sedang dijemur, miris saya melihatnya," ungkapnya didampingi Anggota Komisi Dudi Supardi saat meninjau langsung ke UPT Damkar Wilayah Kota.

Asep mengatakan, aspirasi ini merupakan PR Pemerintah, dan seharusnya Bupati Sumedang harus tahu kondisi ril di lapangan mengenai Sapras Pemadam Kebakaran.