Kota, KORSUM.NET - Minimnya keterwakilan perempuan dalam Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Sumedang, membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengatur ulang ketentuan keterwakilan perempuan tersebut melalui Raperda tentang BPD.

Selain keterwakilan perempuan, pada Raperda BPD terbaru kali ini juga, BPD dituntut untuk berinovasi guna membantu dalam hal Penghasilan Asli Desa (PAD).

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, H. Nuryadin didampingi Kasi Bina Perangkat Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Sumedang, Dinar mengatakan, sebetulnya untuk Perda yang mengatur keterwakilan BPD sudah diatur dalam Sebelumnya Perda No 4 Tahun 2015 tentang BPD. Akan tetapi setelah perda tersebut terbit. Muncul lagi Permendagri nomer 110 tahun 2016 tentang BPD.

"Kita sebenarnya sudah ada perda tentang BPD, tetapi mengacu pada Permendagri 110 tersebut. Kita saat ini membuat Perda BPD yang baru. Dan saat ini sudah dalam tahap evaluasi Gubernur," ujarnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET di ruang kerjanya, Senin (18/11).

Untuk Perda BPD terbaru saat ini, sambung Nuryadin, isinya lebih detail lagi mengatur tentang fungsi BPD, termasuk keterwakilan perempuan dalam BPD.

"Jadi, saat pembentukan BPD itu sifatnya wajib, di perda sebelumnya juga sebenarnya sudah diwajibkan. Akan tetapi di Perda terbaru ini lebih detail lagi cara pemilihan keterwakilan perempuannya. Jadi di perda saat pembentukan BPD, semua perempuan dikumpulkan untuk ditawari menjadi anggota BPD," ucapnya.

Selain itu di Perda BPD terbaru ini juga, diharuskan ada staf BPD, sekaligus mengatur fungsi kinerja anggota BPD.

"Disini lebih detail, struktur sekaligus fungsi masing masing dari anggota BPD tersebut. Dan BPD juga dituntut untuk berinovasi untuk meningkatkan PAD," tegasnya.

Nuryadin juga menambahkan, keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan Badan permusyawaratan Desa (BPD) menjadi satu di antara poin penting yang diperhatikan.

"Jika dilihat saat ini memang keikutsertaan perempuan memang sangat minim. Untuk dengan perda terbaru ini mudah mudahan perempuan lebih berani lagi tampil di Desa dan tentunya juga dapat berinovasi lagi," tandasnya.

Sebelumnya Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumedang, Ujang Sutisna mengatakan, saat ini untuk Perda terbaru tentang BPD ini sudah berada ditangan Gubernur dan masih tahap evaluasi.

"Intinya, di perda terbaru ini point pentingnya adalah keterwakilan perempuan dalam BPD. Mudah mudahan dengan adanya perda ini, Perempuan mampu bersaing dalam mengawasi pemerintah desa," ucapnya.**