Kota, KORSUM.NET - Untuk mujudkan keselarasan pembangunan Desa dan Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) Kabupaten Sumedang, melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Sumedang 2018 - 2023.

Bupati Sumedang, H Doni Ahmad Munir mengatakan, sebagai diatur dalam perundang undangan, bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan harus mengacu pada perencanaan dokumen bulan desember tahun 2019. Dimana penyusunannya harus memperhatikan pada RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2019 - 2023.

"Pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan percepatan pembangunan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Dimana percepatan pembangunan dilakukan di semua bidang mulai dari peningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengembangan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia dan lainnya," tutur Doni saat membuka kegiatan sosialisasi di Gedung Negara, Jumat (15/11).

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di era Industri 4.0, Sambung Doni, Pemerintah  terus mengembangkan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab.

"Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah aplikasi e-Planning, yaitu aplikasi Perencanaan Pembangunan daerah yang dibangun oleh BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang pada Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah," ujarnya.

Doni menuturkan, selama Tahun 2014 - 2018, aplikasi e-Planning terus mengalami perbaikan untuk mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Salah satu tantangannya saat ini adalah integrasi perencanaan pembangunan tahunan antara pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Desa.

"Hal ini menyebabkan pembangunan antara pemerintah Desa dan pemerintah Kabupaten berjalan kurang sinergi sehingga hasil pembangunan dirasakan kurang berdampak signifikan bagi kemajuan daerah. Untuk itu Bappppeda Kabupaten Sumedang mengembangkan aplikasi e-Planning dengan menambahkan fitur e-Desa yang dapat mensinergikan prioritas pembangunan pemerintah Desa dengan pemerintah Kabupaten. Dimana Pemdes mengusulkan kegiatan kewenangan desa dan kewenangan kabupaten melalui fitur e-Desa dimana usulan kegiatan kewenangan desa diinput melalui Bantuan Keuangan Desa dengan syarat usulan kegiatan mendukung langsung priroitas pembangunan Kabupaten. Untuk kewenangan Kabupaten, nantinya akan diinput melalui Belanja Langsung SKPD," tuturnya.


Adapun permasalahan lain dalam perencanaan pembangunan, lanjut Doni, yaitu ketersediaan data hasil perencanaan pembangunan, agar perencanaan pembangunan bersifat berkelanjutan (sustainable) maka setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan hasil perencanaan pembangunan periode sebelumnya.

"Dengan adanya permasalahan tersebut medorong Bappppeda untuk mengembangkan sistem informasi evaluasi kinerja (SIEVK), yaitu sistem yang dapat menggambarkan capaian indikator kinerja perencanaan pembangunan. Dengan SIEVK, pemerintah daerah dapat melihat kinerja setiap indikator secara utuh, tidak hanya dari sisi kinerja keuangan dan kinerja fisik. Sistem SIEVK juga telah terintegrasi dengan eplanning e-budgetting Integrasi sistem tidak hanya dilakukan pada level daerah, tetapi juga pada level nasional," tegasnya.

Doni menambahkan, Pemerintah Pusat melalui SIPD Kemendagri mengintegrasikan semua sistem informasi pemerintahan daerah secara nasional. e-Planning Kabupaten Sumedang telah terintegrasi dengan SIPD sejak akhir Oktober Tahun 2019, sehingga semua data dalam dalam e-Planning Kabupaten Sumedang dapat diakses secara nasional melalui SIPD. Dan pada akhir Tahun 2019, Bappppeda akan menyusun perencanaan pembangunan Tahun 2021 (RKPD) dengan tema “Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi serta Mengoptimalkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Produktif, dan Mandiri”.

"Setelah sistem terintegrasinya e-Desa dalam e-Planning dan digunakannya SIEVK dalam penilaian capaian indikator kinerja pembangunan, maka Perencanaan Tahun 2021 harus menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Dan diharapkan melalui sosialisasi ini pembangunan di tingkat Desa dan Kabupaten bisa selaras," tandasnya.

Hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut, seluruh Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Sumedang, Forum Delegasi Musrembang (FDM), Ketua KPU Sumedang, Rektor IPDN, UNPAD, UPI, STIE, STIA, STIMIK Kabupaten Sumedang, APDESI, Dewan Pendidikan, KONI, KNPI, HIMPI, IPTI, KADIN, Ketua Pramuka dan PMI, serta seluruh Kepala BUMD dan BUMN. **