Kota, KORSUM.NET - Sebanyak 352 orang resmi mendaftar pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak gelombang III yang bakal digelar di 88 Desa se Kabupaten Sumedang pada 8 April 2020 mendatang.

Pendaftaran pilkades serentak sendiri sudah ditutup pada 12 Desember kemarin. Sementara dari 88 Desa yang akan melaksanakan Pilkades Serentak nanti, terdapat 10 Desa yang bakal calon kadesnya lebih dari 5 orang, sehingga harus dilakukan seleksi. Kondisi sebaliknya terjadi di 4 Desa lainnya yang justru harus membuka pendaftaran pilkades lagi, karena minimnya yang mendaftar.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, H Nuryadin mengatakan, saat ini pihaknya masih merekap jumlah bakal calon kepala desa, berdasarkan hasil laporan dari para panitia pilkades. Hasilnya terdapat 352 orang yang mendaftar.

Namun, jumlah tersebut kemungkinan bisa berubah karena masih ada proses selanjutnya yaitu verifikasi persyaratan calon dan proses klarifikasi yang akan dilaksanakan oleh panitia pemilihan.

"Jadi, jumlah tersebut bisa saja berubah, karena ada proses verifikasi syarat calon dan proses klarifikasi oleh panitia sebelum ke penetapan calon kelapa desa," ucapnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET di ruang kerjanya, Senin (16/12).

Sementara itu, sambung Nuryadin, dari 88 Desa yang akan melaksanakan Pilkades Serentak. Terdapat 10 Desa yang bakal calon kadesnya melebihi batas maksimal, dan 4 Desa lainnya jutru minim pendaftar.

"Ini kan baru pendaftaran, untuk 10 Desa yang calonnya lebih dari 5 tersebut, belum dilakukan verifikasi syarat calon dan juga belum ada proses klarifikasi. Jadi jumlahnya bisa saja berubah, tetapi kalau memang semuanya memenuhi syarat, tentunya akan dilaksanakan proses seleksi hingga mengerucut menjadi 5 orang. Dan untuk 4 desa yang masih minim pendaftar, akan dilaksanakan pembukaan pendaftaran gelombang II, atau mungkin gelombang III, jika memang belum juga ada yang mendaftar. Kan syarat minimal 2 orang dan maksimal 5 orang," tuturnya.

Sementara untuk penetapan calon kepala desa sendiri, ditentukan setelah proses klarifikasi selesai yang ditargetkan akan selesai pada tanggal 22 januari 2020.

"Tetapi, jika memang desa sudah melakukan proses klarifikasi, bisa saja menetapkan calon kepala desanya. Tanggal 22 januari itu hanya batas maksimal proses klarifikasi saja. Dan bagi desa yang sudah menetapkan calon kades sebelum tanggal 22 januari tersebut. Bisa melakukan sosialisasi mengenai calon kades ke masyarakat. Hanya saja untuk calon kadesnya dilarang untuk bersuara atau berkampanye. Jadi panitia hanya memperkenalkan saja calon kades ke masyarakat," tegasnya.

Disinggung mengenai incumbent yang mendaftar kembali sebagai kepala desa, tetapi belum menyelesaikan tunggakannya selama menjadi kades. Nuryadin menyebutkan dari 88 kepala Desa yang habis, sebanyak 46 orang kades incumbent sudah menyelesaikan tunggakan administrasinya. Sisanya 10 orang lagi belum menyelesaikan tunggakannya.

"Jadi dari data awal yang kami terima, terdapat 56 orang mantan kades yang menunggak. Tetapi dengan adanya pilkades serentak ini, menjadi momentum atau kesempatan, bagi para mantan kades yang menunggak untuk melunasi kewajibannya. Karena disini kita tegas, tidak akan menerima pendaftaran bagi kades incumbent yang masih belum menyelesaikan tunggakannya," pungkas Nuryadin. **