Kota, KORSUM.NET - Buruan, bagi anda yang berniat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa pada Pilkades Serentak Gelombang III, sudah dimulai hari ini (2/12) dan akan berakhir pada 12 Desember.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, H Nuryadin didampingi oleh Kasi Bina Perangkat Pemerintahan Desa, Dinar mengatakan, tepat hari ini (2/12) pendaftaran bagi para calon kelapa desa yang akan bertarung pada Pilkades Serentak Gelombang III pada tahun 2020 sudah mulai dibuka. Pendaftaran tersebut akan ditutup pada tanggal 12 Desember 2019. Dan waktu klarifikasi dimulai dari tanggal 13 Desember sampai 22 januari.

"Jadi ada waktu 10 hari untuk pendaftaran calon kelapa desa tersebut. Dan jika sudah lewat dari waktu yang ditentukan tersebut, panitia Pilkades dilarang menerima pendaftaran calon lagi. Dan panitia juga jangan berani berani menutup pendaftaran hingga waktu yang sudah ditentukan. Dan waktu klarifikasi yang panjang tersebut, tidak ada alasan persyaratan tidak diklarifikasi oleh panitia pemilihan," ucapnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET di ruang kerjanya, Senin (2/12).

Adapun persyaratan bagi calon kelapa desa, sambung Nuryadin, yaitu berusia 25 tahun, keterangan sehat dari dokter, surat keterangan bebas narkoba dari BNN, Tidak sedang menjadi pengurus atau menjadi petugas Partai, tidak mempunyai tunggakan dari BI Ceckhing dan masih banyak lagi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Pilkades Serentak.

"Di persyaratan juga calon kades wajib membuat persyaratan tidak akan mengganti perangkat desa yang sudah ada. Untuk aturan pergantian perangkat desa itu sudah diatur, jadi kades yang baru tidak semaunya mengganti perangkat desa," tegasnya.

Dengan terbatasnya waktu pendaftaran tersebut, sambung Nuryadin, pihaknya menghimbau agar panitia, hanya menerima pendaftar yang syaratnya lengkap saja.

"Selain itu, panitia juga harus menyediakan tempat tulis menulis di posko pendaftaran. Dan kita juga sudah meminta pada pihak.kecamatan untuk terus memantau jalannya pendaftaran tersebut," ujarnya.

Panitia Harus Menolak Calon Kades Incumbent yang Masih Punya Tunggakan Administrasi Semasa Menjabat

Disinggung dengan dugaan adanya beberapa kades incumbent yang akan mencalonkan lagi, tetapi masih punya tunggakan administrasi selama dirinya menjabat kepala desa.

"Disini panitia pilkades harus tegas menolak pendaftaran kades incumbent yang akan mencalonkan lagi, sebelum dirinya menyelesaikan semua tunggakan tersebut," tegasnya.

Nuryadin juga menambahkan, panitia pilkades harus tegas, kalau hanya membawa surat pernyataan akan membayar saja, tetap panitia harus menolak pendaftaran tersebut.

"Jadi panitia hanya berhak menerima pendaftaran incumbent kalau membawa surat pernyataan dari inspektorat, kalau yang bersangkutan sudah menyelesaikan tunggakannya," terang Nuryadin.

Masih kata Nuryadin, kenapa disini panitia pilkades harus tegas menolak pendaftaran kades incumbent yang masih mempunyai tunggakan. Karena dikawatirkan akan membebani kepala desa terpilih nanti.

"Jadi ini untuk melindungi Desa, agar tidak tersandra oleh hutang hutang kepala desa sebelumnya," tandasnya. **