Kota, KORSUM.NET - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, menegaskan untuk menolak calon kades incumbent yang masih mempunyai tunggakan semasa dirinya menjabat sebagai kepala desa.

"Kalau ada incumbent yang mau mencalonkan lagi sebagai kepala desa, tetapi masih mempunyai tunggakan semasa dia menjabat. Panitia pilkades harus tegas menolak pendaftaran kades incumbent tersebut, sebelum dirinya menyelesaikan semua tunggakan tersebut," ucap Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) pada DPMD Kabupaten Sumedang, H Nuryadin, saat dikonfirmasi KORSUM.NET, Rabu (4/12).

Nuryadin juga menambahkan, akan adanya hal tersebut, panitia pilkades harus tegas. Dan jangan menerima pendaftaran incumbent  kalau hanya membawa surat pernyataan akan membayar saja. Bukan pernyataan sudah melunasi tunggakannya.

"Jadi panitia, hanya berhak menerima pendaftaran incumbent kalau membawa surat pernyataan dari inspektorat. Dimana yang bersangkutan sudah menyelesaikan tunggakannya," tegasnya.

Masih kata Nuryadin, kenapa disini panitia pilkades harus tegas menolak pendaftaran kades incumbent yang masih mempunyai tunggakan. Karena dikawatirkan akan membebani kepala desa terpilih nanti.

"Jadi ini untuk melindungi Desa, agar tidak tersandra oleh hutang hutang kepala desa sebelumnya," tandasnya.

Selain masalah tunggakan, sambung Nuryadin, salah satu syarat pencalonan kades juga yaitu tidak boleh memiliki tunggakan di Bank. Karena nantinya panitia akan melakukan pengecekan atau BI Ceckhing.

"Mempunyai hutang boleh, tapi tidak boleh menunggak. Dan kalau mau mencalonkan diharapkan harus menyelesaikan tunggakannya tersebut," ujarnya.

Nuryadin menambahkan, untuk pendaftaran calon kelapa desa sudah dimulai pada tanggal 2 dan akan berakhir pada 12 Desember. Selanjutnya panitia akan melakukan klarifikasi dari tanggal 13 Desember sampai 22 januari.

"Untuk waktu klarifikasi cukup lama, karena nantinya panitia akan melakukan klarifikasi terkait syarat calon pendaftar, baik ijasah maupun melakukan BI Ceckhing," tandasnya. ***