Kota, KORSUM.NET  - Terkait pemberitaan media ini soal banyak kegiatan di kecamatan namun tidak didukung dengan anggaran yang memadai, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang menyampaikan tanggapannya.

"Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (tautan: PP Nomor 17 Tahun 2018). Dalam PP ini disebutkan, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat," sebit H. Dudi Supardi, anggota Komisi 1 DPRD kabupaten Sumedang, saat dikonfirmasi media ini, Selasa (10/12).

Pembentukan Kecamatan, kata H. Dudi, menurut PP ini, dilakukan melalui : pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan lainnya yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru.

“Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 ayat (3) PP ini. Untuk kepentingan strategis nasional, menurut PP ini, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan,” terangnya.

Ia melanjutkan, pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud meliputi: a. Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar; b. Kecamatan di kawasan perbatasan darat; dan c. Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tugas Camat mengenai camat dalam memimpin kecamatan, menurut PP ini, bertugas di antaranya : a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyeleggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah," ujar anggota komisi 1 yang salahsatunya membidangi Pemerintahan ini.

Dikatakan H.Dudi, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu: a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan b. untuk melaksnakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

“Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria: a. proses sederhana; b. objek perizinan berskala kecil; c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan d. tidak memerlukan teknologi tinggi, bunyi Pasal 11 ayat (3) PP ini," jelasnya.

Masih kata H.Dudi, dalam PP tersebut juga bahwa camat sebagai kepanjangan dari bupati memiliki tugas melaksanakan tugas pembantuan khusus. Jadi camat tidak memiliki program khusus, meski kecamatan merupakan SKPD.

"Keberhasilan desa dalam memanfaatkan dana DD dan ADD untuk pembangunan salah satunya peran kecamatan melalui pembinaan kepada desa," pungkasnya.**[Dady]