Kota, KORSUM.NET - Maraknya tenaga kesehatan buka praktek di rumah tanpa izin dari lembaga atau instansi terkait, berakibat adanya pemanggilan sejumlah tenaga kesehatan oleh Polda Jawa Barat, dibenarkan Politisi PKS yang juga Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, Rachmat Djuliadi.

Menurut Rachmat, kejadian tersebut merupakan akibat dari lemahnya pengawasan organisasi profesi kesehatan terhadap para anggotanya. Sehingga banyak terjadinya praktik liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang.

“Untuk mengurus perizinan itu harus ada rekomendasi dari organisasi profesi. Walaupun dari PTSP nya sudah ada,” ujarnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET di kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Senin (2/12).

Rachmat juga menjelaskan, jika para tenaga kesehatan tersebut tidak memiliki izin yang kuat, maka akan terkena sangsi yang berat.

“Dan itu tanggung jawab ada pada organisasi profesi. Karena izin praktek ini memiliki aturan yang ketat,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Rachmat, akibat lemahnya pengawasan tersebut, khawatir akan terjadi adanya tindakan dari tenaga kesehatan yang diluar kompetensinya.

“Jadi gini, perawat betul boleh lakukan praktik, bidan juga sama. Tapi mereka punya standar kompetensi yang tertentu,” jelasnya.

Sementara itu, jumlah organisasi profesi kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang, berjumlah sekitar 12 organisasi. Sedangkan Perawat dan Bidan merupakan dua organisasi yang memiliki keanggotaan paling banyak diantara organisasi lainnya.

“Untuk perawat saja ada sekitar 800 orang. Tapi tidak semuanya yang buka praktek. Dan ketika yang buka praktek tapi tidak berizin, yang harus dipertanyakan itu menurut saya organisasi profesinya,” tuturnya.

IBI Membenarkan Ada Anggotanya yang Dipanggil Polda Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Sumedang, Ratna Wulan membenarkan ada dua anggotanya yang turut dipanggil.

"Dari 789 anggota profesi bidan, ada dua orang yang dipanggil, yang banyak itu dari perawat," ujar saat  dikonfirmasi KORSUM.NET, Selasa (3/12).

Ratna mengaku, tidak mengetahui apa saja yang ditanyakan oleh pihak kepolisian terhadap anggotanya tersebut. Yang bersangkutan hanya menunjukan izin praktek dan STR untuk konfirmasi.

Selain itu, Ratna juga mengatakan, IBI tidak memberikan pendampingan atas pemanggilan terhadap terhadap anggotanya tersebut. Pasalnya IBI merasa yakin jika kedua anggotanya tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.

"Kami tidak lakukan pendampingan, karena kami yakin anggotanya tidak bersalah karena sudah memiliki izin praktek dan STR," sebutnya.

Ratna menambahkan, dari ratusan anggotanya baru sekitar 50% yang sudah memiliki izin praktek. Karena untuk bidan desa payung hukumnya di Dinas Kesehatan.

"Jadi untuk bidan desa, payung hukumnya masih di Kepala Dinas," tandasnya.

Dikonfirmasi akan adanya pemanggilan tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengaku kalau pihaknya belum mengetahui informasi mengenai.pemanggilan sejumlah tenaga kesehatan di yang bertugas di Kabupaten Sumedang. **