Kota, KORSUM.NET - Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran senilai Rp. 41,7 Miliar untuk membayar 431 berkas gugatan dari warga terdampak Waduk Jatigede yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Kabupaten Sumedang.

Seperti diketahui, sejak dimulainya penggenangan Waduk Jatigede pada 31 Agustus 2015 lalu, sampai saat ini warga OTD Waduk Jatigede yang merasa belum menerima kompensasi, masih terus memperjuangkannya haknya.

Aksi demonstrasi pun, kerap dilakukan oleh OTD yang menuntut Pemerintah Kabupaten Sumedang, untuk turun tangan menyelesaikan persoalan pembebasan lahan Jatigede yang dinilai masih belum selesai.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, pemerintah pusat sudah menganggarkan Rp. 41,7 Miliar, untuk membayar 431 berkas gugatan OTD Waduk Jatigede yang sebelumnya sudah melalui proses persidangan dan sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Sumedang.

Adapun anggaran Rp.41, 7 miliar untuk 431 berkas tersebut, yaitu untuk pembayaran tanah warga OTD yang terlewat bayar, salah bayar dan salah klasifikasi lahan.

Selain itu juga, diperuntukkan juga bagi OTD yang belum mendapatkan uang kompensasi  atau kerohiman Kategori A Rp 122 juta dan Kategori B Rp. 29 juta.

"Saya sudah meminta ini diproses sesuai prosedur melalui Kementerian PUPR. Dan hasilnya nanti pada tahun 2020 untuk 431 berkas gugatan yang sudah inkrah di Pengadilan Sumedang akan dibayar," ucapnya pada sejumlah wartawan, usai melaksanakan kegiatan Reses di kantor DPC PDI Perjuangan, Kamis (19/12/).

TB Hasanuddin juga mengaku, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR terkait permasalahan OTD tersebut.

"Hasil komunikasikan dengan Menteri PUPR. slotnya sudah disiapkan, Dan akan dimasukkan tahun 2020, serta akan dibayarkan sesuai haknya," ujarnya.

TB Hasanuddin menambahkan, ini perlu sampaikan untuk menjawab keraguan dari warga OTD yang masih mempertanyakan terkait permasalahan ini.

"Pada komunikasi dengan PUPR tersebut juga, saya memohon agar pemerintah pusat, bisa menyelesaikan masalah ganti rugi atau masalah lain-lain yang menjadi hak dari warga OTD, bisa segera diselesaikan secara komprehenship. Dan Alhamdulillah hasilnya, Menteri PUPR menyetujuinya," Tandasnya. **