Kota, KORSUM.NET - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) yang juga Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Sumedang, Dadang Sulaeman memastikan akan bertindak tegas terhadap tenaga kesehatan yang melanggar dan membuka praktek tanpa izin.

Pernyataan tersebut diungkapkannya, setelah dirinya mengetahui adanya pemanggilan sejumlah tenaga kesehatan oleh Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu, terkait izin praktek.

"Adanya pemanggilan tersebut, tentunya kami menyikapi dengan serius. Tadi pagi juga saya sudah bertemu dengan Ketua Yayasan Patandang, pak H Ecek Karyana, karena informasinya sejumlah tenaga medis yang dipanggil tersebut dibawah naungan Yayasan Patandang," ucapnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET, di ruang kerjanya, Selasa (3/12).

Sementara mengenai izin praktek, sambung Dadang, disinyalir memang ada beberapa tenaga kesehatan yang membuka praktek tanpa mengantongi izin.

"Adanya dugaan para pelanggar tersebut, tentunya kita akan bertindak tegas. Dan rencananya besok kita akan mengumpulkan tenaga kesehatan di Kecamatan Darmaraja yang memang diketahui banyak membuka tempat praktek. Kalau besok hasilnya ada yang tidak berizin tentunya akan tindak tegas," tegas Dadang.

Lebih lanjut Dadang menuturkan,
untuk membuka sebuah tempat praktek pelayanan kesehatan, ada tiga aturan pemerintah, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Undang-  undang Kesehatan, UU Nomor 38 Tahun 2014 untuk Perawat dan ada Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019.

"Saya sudah mendapatkan mandat dari pa bupati, untuk membersihkan para tenaga kesehatan yang membuka praktek tanpa mengindahkan Undang - undang tersebut. Ini dilakukan agar pelayanan kesehatan di Puskesmas ataupun di klinik swasta, menjadi tertata baik dari sisi mutu pelayanan maupun akses pelayanan masyarakat," tuturnya.

Untuk para tenaga kesehatan yang membuka praktek tanpa izin, sambungnya lagi, sudah diatur dalam undang - undang, yaitu ada teguran dua kali, setelah tiga kali maka tidak boleh membuka praktek.

"Disini saya akan tegas menerapkan itu. Karena ini untuk kebaikan masyarakat juga," ujarnya.

Ketika ditanya terkait jumlah praktek kesehatan yang berizin dan tidak berizin, Dadang mengaku dirinya belum mengetahui jelas berapa jumlahnya dan belum memiliki data pasti. Akan tetapi pihaknya akan segera melakukan pendataan terhadap tempat praktek yang ada di Kabupaten Sumedang.

"Kita akan data, nantinya kalau memang sudah bagus pelayanannya tentunya kita akan apresiasi, bahkan akan didorong untuk akreditasi. Sementara untuk yang belum berizin tentunya kita akan tindak sesuai dengan kewenangan kita," tegasnya.

Dadang juga menambahkan, sejak dirinya dipercaya dan dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan, saya ingin meningkatkan 3 hal, yaitu meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan keselamatan masyarakat atau pasien.

"Berkaitan dengan tiga hal tadi, tentunya kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk keselamatan pasien," tandasnya. **