Yanuarti (Kabag Organisasi Pada Setda Sumedang)

Kota, KORSUM.NET - Dalam surat edaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tentang langkah strategis penyederhanaan birokrasi atas arahan Presiden dalam pidato pelantikan pada sidang Paripurna MPR Minggu, (20/10/2019).

Menjadi dua level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut menjadi fungsional yang berbasis kepada keahlian/ketrampilan dan kompetensi tertentu.

Terkait hal tersebut, Kabupaten Sumedang melalui Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Yanuarti menjelaskan langkah langkah dan persiapan atas surat edaran dari KemenPan-RB tersebut tentang penyederhanaan birokrasi, apa dan bagaimana pemetaan jabatan stuktural menjadi fungsional di Kabupaten Sumedang.

“Terkait dengan surat edaran Kemen-PAN-RB tersebut, pak Sekda Kabupaten Sumedang telah membuat tim diantaranya BKPSDM Kabupaten Sumedang, BPKAD dan Bagian Organisasi pada Setda Kabupaten Sumedang bagaimana pemetaannya yang sesuai dengan aspek analisis Pemerintahan Kabupaten Sumedang,” kata Kabag Organisasi saat dikonfirmasi media ini, Rabu (4/12) diruang kerjanya.

Ia melanjutkan, bagaimana persepsi Pemkab Sumedang yang disesuaikan dengan surat edaran tersebut. Melihat dari surat edaran itu, tidak semuanya jabatan stuktural menjadi fungsional, kalau untuk kelurahan dan kecamatan sepertinya tidak akan berubah karena menyangkut dengan kewilayahan, jadi hanya bagian bagian tertentu yang difungsionalkan.

“Untuk saat ini Pemkab Sumedang dalam proses pemetaan yang sesuai dengan kapasitasnya, akhir bulan Desember ini harus sudah selesai draf nya dan nanti akan segera di laporkan ke pak Sekda Kabupaten Sumedang,” pungkasnya.