Cimalaka, KORSUM.NET - Puluhan warga Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara, mendatangi kantor Citra Karya Jabar Tol (CKJT), untuk menuntut pembayaran lahan miliknya yang terkena pembangunan proyek nasional jalan tol Cisumdawu.

Tokoh Masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara, Deni Haripan mengatakan, maksud kedatangan warga Mulyasari datang ke CKJT, untuk meminta kejelasan kapan pembayaran tanah miliknya yang terkena pembangunan proyek tersebut. Pasalnya hingga saat ini warga belum diberitahu kapan akan dibayar, disatu sisi mereka sudah menerima PH (Pelepasan Hak).

"Ada sekitar 12 orang warga Mulyasari yang sudah menerima PH dari bulan April tapi hingga saat ini tak kunjung dibayar. Intinya kedatangan kami kesini untuk meminta kejelasan pembayaran saja, kapan waktunya," ucapnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET, usai melakukan Audensi di Kantor CKJT Kabupaten Sumedang, Senin (16/12).

Selain itu, sambung Deni, ke 12 orang tersebut juga sudah dibuatkan dibuatkan SPP (Surat Perintah pembayaran) dan juga rekening untuk pembayaran.

"Idealnya, apabila sudah menerima PH dan SPP itu tidak lama langsung pencarian, paling lambat satu bulan. Dan informasinya yang 12 orang ini sudah masuk datanya di CKJT pada bulan agustus. Tetapi hingga saat ini belum ada juga kabar kapan," tegas Deni atau yang lebih akrab dipanggil Kusuy ini.

Masih kata Deni, di Desa Mulyasari juga ada sekitar 90 Warga lainnya sudah diumumkan. Tetapi hingga saat ini juga belum menerima PH ataupun SPP.

"Saya datang, sengaja bersama 25 orang warga yang terkena dampak langsung pembangunan jalan tol Cisumdawu. Dan alhamdulillah tadi sudah diterima perwakilan dari CKJT, mudah mudahan mereka bisa merespon cepat keinginan warga Desa Mulyasari," ujarnya.

Deni juga menegaskan, alasan meminta percepatan pembayaran, karena saat ini warga merasakan dampak akibat dari proses pembangunan jalan tol Cisumdawu tersebut.

"Tadi jawaban dari pihak CKJT tidak bisa menentukan kapan pembayaran, dan hanya menampung saja dan akan menyampaikan ke pimpinan pusat. Sehingga warga menegaskan tidak akan memberikan lahannya untuk digarap apabila tanahnya belum juga dibayarkan," tandasnya. **