Gambar Ilustrasi dari Internet
Kota, KORSUM.NET - Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) di Pemerintahan Kabupaten Sumedang  seringkali muncul pada organisasi yang besar menjadi salah satu bentuk organisasi yang cenderung lebar dengan jumlah pegawai yang terlalu besar.

Hal ini berimplikasi pada peran dan kinerja individu yang kurang maksimal dan pengeluaran organisasi untuk kebutuhan pegawai menjadi besar. Sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan kinerja individu dan organisasi, Anjab dan ABK merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap organisasi.

Namun, apa yang terjadi di Kabupaten Sumedang terkait dengan ABK dan Anjab menjadi persoalan baru, dikarenakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih jauh apa yang diharapkan pegawai.

"Dimaksud dengan persoalan baru itu ialah bahwa TPP Sektetaris Camat (Sekcam) dengan Kepala Bidang setingkat eselon III B adapun  perbedaan pendapatan TPP itu tidak jauh beda. Sementara, jelas beban kerjanya sangat jomplang," ungkap Abah Jip sebagai Pemerhati Kebijakan Pemerintah Sumedang saat dikonfirmasi Media ini, Kamis 30/1/2020.

Ia melanjutkan, kepala bidang di PUPR dan kepala bidang di dinas lain TPP nya hampir sama, seorang kepala bidang di Dinas Perkimtan pun dengan dinas KB misalnya tidak jauh beda pendapatan TPP nya.

"Itu hanya contoh saja, belum dengan Kepala Seksi dan kepala dinasnya. Kalau hal ini di biarkan, maka secara psikologisnya akan mengurangi nilai semangat kerja lebih jauhnya Sekcam dan kabid yang bebannya ringan akan menjadi jabatan favorit karena TPP hampir sama, hal ini perlu di kaji ulang," ujarnya.