Kota, KORSUM.NET  - Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah di Kabupaten Sumedang. Inspektorat Sumedang telah mengusulkan terkait dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dalam penguatan Aparatur Pengawasaan Intern Pemerintahan (APIP) untuk membentuk wadah baru yakni Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus).

“Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 salah satunya adalah mengenai penguatan APIP termasuk kelembagaannya dan personilnya. Dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72  tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintahan Daerah,”ujar Inspektur pada Inspektorat Sumedang H.Subagio saat dikonfirmasi media ini, Kamis 16/1/2020.

PP Nomor 72 tahun 2019, kata H.Subagio, itu diamanatkan bahwa setiap Inspektorat harus ada Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus). Irbansus itu mengenai tentang investigasi. Untuk mengisi orang atau personil di Irbansus yang khusus di Inspektorat Sumedang, akan bekerja sama dengan pihak LAN RI.

“Inspektorat Sumedang akan bekerja sama dengan pihak LAN RI untuk melakukan uji kompetensi dan uji talenta, apakah nantinya personil tersebut setelah di uji cocok di investigatif ataupun di Govermen. Saat ini di Inspektorat Irban itu ada empat Irban dan sekarang akan menjadi lima dengan Irbansus tadi,”katanya.

Ia melanjutkan, dalam amanat PP nomor 72 tahun 2019 terkait dengan SOTK hanya merubah Peraturan Bupatinya saja, karena yang berubah hanya di Inspektorat Sumedang saja. Dan soal pembentukan Irabnsus di inpektorat itu sudah di usulkan karena terkait dengan Irbansus tersebut di harus kan secara Nasional.

“Pembentukan dalam penguatan APIP yaitu Irbansus bukan keinginan kami, tapi itu sudah di harus kan dilaksanakan secara Nasioanal. Rekrutmen orang orangnya juga dari intern Inspektorat Sumedang tidak melibatkan dari luar,”tandasnya.