Kota, KORSUM.NET - Diduga masih melakukan kegiatan fungsi hotel dan tidak melakukan perubahan alih fungsi menjadi hotel. Empat Apartemen di Wilayah Jatinangor yaitu Easton Park, Taman Melati, Pinewood dan Awani Pondokan Studento mendapatkan peringatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dimana pada surat Peringatan dengan bernomor,  503/005/Bid.PP, bahwa ke empat apartemen di Jatinangor tersebut masih melakukan kegiatan fungsi hotel dan tidak melakukan perubahan alih fungsi menjadi hotel. Untuk itu DPMPTSP meminta ke empat apartemen di Jatinangor itu agar segera menghentikan aktifitas kegiatan fungsi hotel sebab, menyalahi izin.

Sekertaris DPMPTSP Kabupaten Sumedang, Atang Sutarno membenarkan perihal surat peringatan tersebut.

"Iya itu sudah kita layangkan terhadap pengelola, pada tanggal 3 Januari 2020 kemarin," ucapnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET diruang kerjanya, (7/1).

Adapun bunyi surat peringatan tersebut, sambung Atang, bahwa selama 2 hingga 3 hari terhitung surat dikeluarkan dan pihak apartemen masih melakukan aktifitas fungsi hotel maka akan diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara, pembekuan izin atau pencabutan izin yang telah diterbitkan.

"Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP, karena yang berwenang melakukan penindakan bukan ranah perizinan. Kita juga sudah memberikan ambang batas di surat tersebut, jadi kalau mereka tetap membandel tentunya akan ada sanksi," ucapnya.

Adanya upaya tegas tersebut, diapresiasi positif oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumedang, Nana Mulyana

"Tentunya, kami sangat mengapresiasi langkah Pemkab Sumedang yang melakukan upaya hukum seperti itu. Sehingga iklim usaha di Sumedang ini bisa kondusif. Karena dengan adanya apartemen yang beralih fungsi menjadi penginapan itu termasuk pelanggaran," katanya kepada wartawan, Selasa (7/1/).

Lebih lanjut Nana mengatakan, sejumlah hotel resmi yang ada di Kabupaten Sumedang seharusnya dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa mendongkrak perekonomian melalui pajak daerah.

Mengingat, keberadaan apartemen, yang beralih fungsi dengan pemasaran melalui aplikasi online tersebut dinilai mengganggu terhadap okupansi (hunian) hotel.

"Sumedang itu bukan tidak ramai, yang nginep banyak dan okupansi juga harusnya bagus. Dengan pemesanan seperti itu, ya akhirnya pasar kami jadi tergerus," tuturnya.

Nana memaparkan, jika akhir tahun 2019, okupansi hotel di Sumedang hanya berkisar di angka 40 persen hingga 50 persen dalam satu bulan.

"Itu investasi yang begitu besar.  Seperti pada momentum liburan akhir tahun kemarin, harusnya jadi moment yang baik untuk menutupi okupansi bulan sebelumnya yang relatif kecil, Jika di rata-rata kan sekitar 45 persen, Ini sudah merugikan dan ternyata pasar kami memang terambil oleh mereka," tandas Nana **