Kota,  KORSUM.NET - Kondisi carut marutnya PDAM Tirta Medal Sumedang sudah menjadi tema perbincangan kalangan jurnalis di ruang Komisi 2 DPRD. Mereka menilai, carut marutnya kondisi PDAM saat ini akibat telah gagalnya managerial PDAM. Bahkan 2 opsi yang ditawarkan Pemda kepada PDAM, dipastikan akan kandas.

Sementara menurut Ketua Komisi 2 DPRD Sumedang, Warson, di ruang kerjanya, Kamis (23/1), menyebut, dua opsi yang ditawarkan Pemda kepada PDAM, bukanlah solusi karena tidak ada titik temu. Justru jadi buah simalakama bagi PDAM karena serba salah.

Paling awal, kata dia, perbaikan PDAM itu managerialnya, tentu yang profesional. Namun belum tentu juga jika Direktur PDAM itu diganti, bisa lakukan perbaikan dengan singkat karena tak semudah membalikan telapak tangan dengan kondisi PDAM saat ini.

"Kita tidak bicara pimpinan PDAM yang saat ini menjabat telah gagal mengelola PDAM. Namun bila dilihat yang lalu, banyak program PDAM yang gagal. Seperti pembuatan sumur dalam dibeberapa daerah, gagal dilaksanakan, dan sudah berapa puluh miliar yang sudah diberikan kepada PDAM?," tutur Warson.

Termasuk kedua opsi yang ditawarkan Pemda kepada PDAM akan temui titik jenuh hingga akhirnya kandas. Sebab, jika PDAM ambil langkah merasionalisasi karyawan dengan mem-PHK secara massal, maka akan tercipta pengangguran ratusan karyawan eks PDAM.

"Berapa miliar PDAM harus keluarkan dana pesangon?, ditambah beban dana pensiun. Apakah PDAM mampu keluarkan dana sebesar itu dalam keadaan seperti ini?. Bahkan, jika PDAM ambil opsi menambah SL baru, itu pun tak mungkin bisa dilakukan karena sumber airnya harus tersedia dulu," tutur Warson.

Untuk apa penambahan SL jika sumber airnya tidak ada?. SL yang ada sekarang ini pun pelanggan PDAM masih teriak air tidak mengalir. Padahal potensi sumber air di Sumedang banyak, jika mau dilakukan, tentu dengan penyertaan modal lebih tinggi.

"Maka Kami DPRD Komisi 2 berikan waktu untuk berusaha maksimal. Sebab, Kami selalu insten terhadap PDAM untuk mencari solusi yang terbaik. Kami juga setuju jika penyertaan modal  tidak diberikan, jika progresnya belum jelas," katanya. **