Kota, KORSUM - Pembagian raport kinerja untuk penilaian hasil evaluasi kinerja di seluruh Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) yang dilaksanakan kegiatan tersebut di wisata Tahura Gunung Palasari, Jumat lalu (17/1/2020) menuai kontroversi. Pasalnya, untuk menjadikan dasar penilaian itu sehingga menjadi yang terbaik indikatornya itu seperti apa?, apakah yang terbaik itu yang sukses tanpa ekses?. Bagaimana dengan SKPD yang beban kerjanya besar, apakah harus di samakan dengan SKPD yang beban kerjanya ringan?.

Dikonfirmasi media ini, Pemerhati Kebijakan Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumedang, Nandang Suherman, mengatakan, bahwa ada empat indikator yang dikatakan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir dalam kegiatan evaluasi kinerja di Wisata Tahura Gunung Palasari.

“Saya melihat ada empat indikator yang diungkapkan Bupati Sumedang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP dan  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019. Bagi saya, pembagian raport evaluasi kinerja tersebut ganjil. Untuk parameternya itu standarnya harus sama, kemudian, untuk SAKIP dan LAKIP itu untuk penilaian dari internal untuk internal, tentang apa? tentang masalah intersal kinerja kepemerintahan,” ungkap Nandang Suherman saat dikonfirmasi media ini, Sabtu (18/1/2020) melalui telepon genggamnya.

Harusnya, kata Nandang, kalau ingin seperti itu, yang menilai itu bukan dengan internal tapi oleh publik, karena SKPD itu, Pemerintahan Kabupaten atau Bupati bertanggung jawab kepada publik, biarkan publik yang menilai bukannya Onani.

“Yang menilai itu bukan internal lagi tapi publik sajauh mana pelayanan yang diberikan, bukannya malah Onani (jangan menilai diri sendiri). Bupati harus memakai parameter itu, tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada warganya, dari dulu juga penilaian seperti itu pemerintah selalu baik,” tandasnya.

Ia melanjutkan, tanya kepada publik, sejauhmana pelayanan yang sudah diberikan kepada publik, bagaimana tingkat kepuasaan publik atas pelayanan yang diberikan, tinggal melaksanakan Undang undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik tinggal menjalankan itu, bukannya seremonial saja.

Terkait hal tersebut, Dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang H. Herman Suryatman bahwa yang menentukan yang terbaik atas hasil evaluasi capaian kinerja tersebut adalah hasilnya itu sudah given, SAKIP kan evaluasi oleh Inspektorat Sumedang dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang ada capaian nilainya itu 70, 65 di rekapitulasi hasilnya yang paling tinggi nilainya Inspektorat.

“Penilain untuk SKPD Kabupaten Sumedang berdasarkan nilai, SAKIP 40%, Pembangunan zona Intregritas 10%, capaian kinerja program 40% dan Inovasi 10% itu untuk di SKPD dan untuk di tingkat kecamatan SAKIP 40%, capaian pendapatan 15%, capaian kinerja program 35% dan Inovasi 10%.

Untuk SAKIP hasil evaluasi bagian Organisasi dan Inspektorat, untuk Zona Intregritas hasil evaluasi oleh Inspektorat, capaian kinerja program hasil evaluasi Bappppeda Kabupaten Sumedang, BPKAD Kabupaten Sumedang dan Bagian Dalbang pada Setda Kabupaten Sumedang, untuk Inovasi hasil evaluasi Bappppeda dan untuk Pendapatan hasil evaluasi Bappenda Kabupaten Sumedang,” jelas Sekda Kabupaten Sumedang saat dikonfirmasi, Minggu 19/1/2020 melalui telepon genggam.**