Kota, KORSUM.NET -  Pembangunan perumahan Rancamulya Residence yang terletak di Jalan Terusan Sebelas April tepatnya Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara resmi ditutup sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang, Rabu (22/1) sore.

Penutupan tersebut dilakukan, karena aktivitas pembangunan tersebut sudah mengakibatkan empat kali terjadi banjir lumpur yang tumpah ke Jalan Sumedang - Wado. Banjir terakhir terjadi Selasa (21/1) sore akibat hujan lebat, yang mengakibatkan arus kedua arah mengalami kemacetan karena kondisi jalan yang tertutup longsoran tanah.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang, Bambang Riyanto mengatakan, penutupan ini dilakukan setelah sebelumnya diadakan rapat dengan sejumlah intansi terkait seperti dari PUPR, DPMPTSP, BPBD, DLHK dan intansi terkait lainnya, termasuk masuk juga sudah memanggil pihak pengembang perumahan.

"Selain itu DPMPTSP sudah mengeluarkan surat untuk melakukan pemberhentian sementara. Dimana pengembangan diberi waktu 7 hari untuk membereskan drainase air agar tidak terjadi lagi lonsor. Dan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas pembangunan selama proses pembuatan drainase belum selesai," ucapnya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, usai melakukan pemasangan police line di lokasi pembangunan perumahan Rancamulya Residence, Rabu (22/1).

Bambang juga mengatakan, pihaknya dan intansi terkait lainnya, akan terus memantau perkembangan di lokasi pembangunan perumahan tersebut.

"Pengembangan kan dikasih waktu 7 hari untuk melakukan normalisasi saluran air tersebut. Nah dalam waktu 7 hari tersebut akan terus dipantau," tegasnya.

Sebelumnya Plt. Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Sonny Nurgahara mengatakan Dinas PUPR telah melakukan rapat terbatas yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan, Teddy Mulyono bersama SKPD lainnya. Dimana  hasilnya ada beberapa poin yang harus dilakukan pihak pengembang.

Poin tersebut diantaranya, kegiatan aktifitas pembangunan perumahan dihentikan, dilakukan garis polisi dilokasi (kavling tanah perbukitan), pihak pengembang diberikan kesempatan 7 hari untuk melakukan upaya pengendalian banjir, baik membangun saluran maupun normalisasi saluran yang ada.

"Kami juga menyarankan agar melakukan tangkapan airnya dalam bentuk catchment area atau sumur-sumur pembagi," ucapnya, usai melakukan rapat di Aula Dinas PUPR.

Dengan target waktu 7 hari yang diberikan oleh DPMPTSP, sambung Sony, kemungkinan tidak akan terkejar. Namun, dirinya berharap ultimatum tersebut, setidaknya sebagai sebuah sikap dari Pemerintah, supaya kedepannya kejadian serupa tak terulang kembali.

"Mudah-mudahan tempo waktu 7 hari ini bisa meningkatkan kinerja pengembang, agar lebih serius dalam penanganan pengendalian banjirnya. Ini juga sebagai hukuman kepada pihak pengembang untuk lebih serius dalam melakukan pekerjaannya," tandasnya. **