Kota, KORSUM - Semua komponen harus siaga dalam penanggulangan bencana banjir, sesuai SK Gubernur Jawa Barat status penanggulangan berlaku sejak 31 Desember- 30 juni 2020 dan masa berlaku siaga darurat dapat di perpanjang atau di perpendek sesuai kebutuhan atau tergantung situasi dan sampai saat ini masih di perpanjang. Hal itu dikatakan Kasi Kedaduratan dan Logistik pada BPBD Sumedang Yedi Senin (13/1/2020).

Dikatakan,  memahami Keputusan Gubernur Jabar tersebut maka memberlakuan harus ada kordinasi semua pihak termasuk BMKG.

"Dari BMKG menprediksi perkiraan curah itu dari awal Desember sampai dengan 30 juni 2020 itu bisa diperpendek atau di perpanjang itu reomendasi dari BMKG, BPBD, BNPB hanya bisa di jalankan rekomendasi dari BMKG. Kita dapat berkordinasi terkait penanggulang bencana itu atas dasar dari penetapan situasi siaga". Katanya.

"Dalam masa status siaga semua komponen OPB harus menyiapkan segala sumber daya, peralatan dan lain sebagainya untu menghadapi status tanggap darurat status siaga ini bisa dilanjut dengan status tanggap darurat manakala terjadi tanggap darurat. Jadi SK siaga berubah menjadi SK tanggap darurat manakakala terjadi suatu bencana." Jelasnya

Ia menghimbau supaya masyarakat tetap tenang dan selalu waspada. "Saya menghimmbau kepada masyarakat Sumedang dalam situasi siaga berkaitan musim hujan seperti ini semua komponen harus siaga baik itu bukan hanya BPBD tapi semua komponen masyarakat dan pemerintah" paparnya.

"Di Sumedang yang paling potensi bencana adalah longsor karena kondisi kabupaten Sumedang yang berbukit-bukit itu punya potensi tinggi longsor dan kabupaten Sumedang itu urutan ke -10 di Jawa Barat potensi longsor dan ada sebagian banjir di Cimanggung, Jatinangor dan Sumedang Utara ada sebagian juga pada warga masyarakat di pinggir aliran sungai harus waspada karena bisa terjadi banjir bandang .’’ Pungkasnya **