Kota, KORSUM.NET - Pada umumnya, Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kepala desa dan perangkatnya akan diterima setelah Pihak desa bisa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang biasanya bisa diterima setiap triwulan pertama atau  memasuki bulan Maret dan April.

Namun berbeda dengan desa-desa pada umumnya, para perangkat Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, sejak tahun 2018 lalu tidak pernah lagi merasakan telat menerima TPAPD mereka. Pasalnya, dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang pengelolaan keuangannya sangat bisa mengkaper gaji seluruh perangkat Desa setiap bulannya.

"Biasanya kan, kalau desa yang lain itu menerima siltap untuk kades dan perangkat, tunjangan buat BPD, dan insentif RT dan RW,  setelah ADD-nya bisa dicairkan, kalau di Citali mulai tahun 2018 pihak BUMDesa sudah mengkaper gaji perangkat Desa Citali. Dan mereka selalu menerima setiap tanggal 1 disetiap bulannya," kata ketua Forum BUMDesa Kabupaten Sumedang yang juga bendahara Bumdes Desa Citali, Ika Wartika, saat dikonfirmasi Korsum.net, di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, Rabu (5/2).

Nanti, sambung Ika, setelah ADD cair, pihak desa akan mengganti semua uang yang sudah dikeluarkan oleh BUMDesa untuk membayar gaji para perangkat desa, bahkan termasuk tunjangan BPD setiap bulan.

"Jadi nanti ketika ADD cair, desa akan mengembalikan uang, sesuai  yang dikeluarkan untuk membayar gaji perangkat desa yang berjumlah sekitar 21 orang tersebut dengan BPD. Bahkan, bukan hanya gaji perangkat desa saja, BUMDesa juga mengkaper semua kebutuhan desa seperti, membayar listrik, ATK ataupun kebutuhan lainnya, jika ADD belum bisa dicairkan," ujarnya.

Disinggung keuntungan yang di dapat BUMDesa ketika mengkaper kebutuhan desa tersebut, Ika mengatakan, para perangkat desa yang mendapatkan honor tersebut dikenakan biaya administrasi, yang nilainya tidak ditentukan.

"Nilainya tidak ditentukan, paling setiap menerima honor tanggal satu biaya administrasinya Rp.15 ribu perorangan, dan itu masuk ke Kas BUMDesa, jadi itu mungkin keuntungannya bagi BUMDesa," paparnya.

Ika menambahkan, BUMDesa Citali juga menerapkan sistem barter dalam melayani masyarakat.

"Masyarakat yang tidak mempunyai uang, bisa membeli kebutuhannya cara menukar hasil pertaniannya. Jadi kalau yang punya bawang, cabe, buncis ataupun hasil pertanian lainnya, bisa dipakai alat untuk membayar. Dan mereka bisa mengambil kebutuhannya di BUMDesa kami," ujarnya.

Masih kata Ika, ini adalah bukti Kepala Desa Citali Visioner, dia mendobrak kebiasaan lama bahwa siltap perangkat desa tidak jelas. Dan beliau mengandaikan bagaimana pegawai desa bekerja secara profesional, jikalau perangkat desa tidak bisa dipenuhi haknya berupa Siltap setiap tanggal 1 seperti gaji ASN, TNI dan POLRI.

"Bagaimana bisa, roda Pemerintahan Desa berjalan apabila perangkat masih pabaliut dengan urusan dapurnya masing masing. Hanya karena siltap cair di bulan april dan setiap bulannya tidak menentu tanggal keluarnya," tegasnya.

Ika menambahkan, dalam waktu dekat, mudahan - mudahan BUMDesa Citali bisa mngcoper semua insentif/kebutuhan belanja pegawai/stakeholder Desa dari mulai perangkat, BPD, RT, RW, Kader, Guru ngaji, Guru Paud dan yang lainnya.

"Dengan begitu, mereka bisa diundang setiap bulan ke Desa untuk menerima insentif, sekaligus dijadikan RAKOR/FGD Tentang Desa supaya lebih maju dan sukses di masa depan," tandasnya.

Atas keberhasilan BUMDesa Citali tersebut mendapatkan apresiasi dari Kepala DPMD Kabupaten Sumedang, Endah Kusyaman bahwa pihaknya tentunya sangat mengapresiasi atas capaian atau pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDesa Citali tersebut.

"Di Sumedang baru ini loh, ada BUMDesa yang bisa mengkaper kebutuhan termasuk gaji para perangkat desa. Mudah - mudahan menjadi contoh bagi BUMDesa yang ada di Kabupaten Sumedang. Karena jika perangkat desa menerima gaji teratur diharapkan bisa meningkatkan etos kerja" ucapnya.

Edah menambahkan, saat ini pihaknya terus menerus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada BUMDesa lainnya. Agar bisa menjalankannya dengan baik dan terus berinovasi.

"Di Sumedang itu terdapat BUMDesa pemula, BUMDesa berkembang dan BUMDesa maju. Tugas kita mendorong percepatan supaya BUMDesa itu naik kelas, sehingga desa kita maju dan mandiri," tandasnya. **