Kota, KORSUM.NET - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, Daerah Pemilihan (Dapil) V, Asep Kurnia,  meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk serius menangani Banjir langganan yang kerap terjadi di Jalan Bandung - Garut, tepatnya di Kawasan PT Kahatex.

Menurutnya, persoalan banjir di Kawasan PT Kahatex itu tidak pernah selesai - selesai, untuk itu saat ini bagaimana Pemerintahan sekarang kemudian juga DPRD bisa mengatasi supaya tidak terjadi lagi.

"Banjir di Kawasan Kahatex ini kan, terus terjadi ketika memasuki musim penghujan seperti sekarang. Nah kita ingin mendorong Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengatasi supaya itu tidak terjadi lagi," kata anggota DPRD yang akrab dipanggil kang Akur tersebut, saat dikonfirmasi Korsum.net di Kantor BPBD Kabupaten Sumedang, Senin (10/2).

Adapun maksud kedatangan ke BPBD, sambung Akur, dirinya ingin mengetahui ingin mengecek sejauh mana penanganan bencana di BPBD, sebelum saya terjun langsung kelapangan.

"Alhamdulillah, dengan segala keterbatasannya, BPBD mencoba mengendalikan situasi itu kemudian mengarahkan tim di lapangan untuk menangani bencana hingga menyentuh langsung ke masyarakat," ujarnya.

Akur juga mengatakan, kami dari anggota DPRD Dapil V meminta agar pemerintah daerah lebih memaksimalkan segala potensi yang ada terutama pemberdayaan BPBD. Supaya bisa mengatasi berbagai kendala ketika terjadi bencana di daerah.

"Tadi saya sudah mengecek langsung, dan semua bencana yang terjadi terekam semua oleh BPBD. Dan kedepannya kita berupaya bagaimana BPBD bisa dilibatkan dari awal, jika ada proses pembangunan supaya ada upaya pencegahan. Hal itu karena melihat beberapa bencana diakibatkan adanya beberapa pembangunan khususnya pembangunan perumahan," tandasnya.

Sementara itu, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Adang mengatakan, sesuai dengan prediksi dari BMKG bahwa curah hujan di Bulan Januari sampai Februari sangat tinggi, untuk itu kita terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan.

"Kami, akan terus berupaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama di wilayah - wilayah yang rawan bencana," ujarnya.

Diakui Adang, dengan segala keterbatasan seperti SDM dan Sarana Prasarana (Sapras) yang dimiliki BPBD, pihaknya selalu tanggap memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terkena bencana.

"Sapras di BPBD sendiri, memang bisa dikatakan sangat minim untuk mengatasi berbagai bencana yang akhir - akhir ini yang sering terjadi di Kabupaten Sumedang. Selain itu juga minimnya operasional bagi para petugas BPBD dilapangan. Idealnya kalau kita bekerja 24 jam dilapangan ada keseimbangan dalam operasional, terlebih disini kebanyakan para petugas itu statusnya bukan ASN. Namun, walaupun begitu saya patut bersyukur karena para petugas BPBD mau berkorban walau dengan upah yang tidak memadai," tegasnya.

Adang menyayangkan, dengan adanya beberapa proyek pembangunan di Sumedang yang belum berbasis Mitigasi Bencana.

"Padahal sesuai arahan dari Presiden, pembangunan itu harus berdasarkan mitigasai bencana. Hal itu untuk mencegah adanya bencana yang disebabkan oleh pembangunan tersebut. Saya pun berharap kedepannya jika ada rencana pembangunan pihak BPBD bisa dilibatkan sebagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan," tandasnya. **