Sumedang, KORSUM.NET - Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan atas Dua buah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (TSLP dan PKBL) dan Raperda Tentang Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Medal.

Dimana dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyebutkan, tujuan utama dibentuknya PDAM adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan yang layak dan higienis bagi masyarakat. Keberadaan PDAM diharapkan juga menjadi  salah satu penyumbang pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

Namun, sangat disayangkan walaupun telah berdiri puluhan tahun, dan puluhan miliar telah disertakan ke PDAM. Sampai dengan hari ini masih belum memberikan pelayanan yang maksimal ke Masyarakat dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang.

"Hal ini tentunya harus menjadi perhatian semua pihak, baik Pemda Sumedang selaku pemilik maupun DPRD yang memiliki fungsi pengawasan," ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumedang, Atang Setiawan saat membaca pandangan Umum diatas Podium pada Rapat Paripurna, Selasa (18/2) malam.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah no 54 tahun 2017  tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sambung Atang, air minum harus dirubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) air minum, dengan terjadinya perubahan badan hukum perusahaan ini, diharapkan pengelolaan perusahaan harus lebih transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat sumedang.

"Kalau kita telaah lebih mendalam, Perumda harus lebih transparan lagi berkaitan dengan proses pengangkatan organ organisasi, mulai dari Kuasa modal, Dewan pengawas dan Direksi. Serta pemberian hak keuangan dan penghargaan bagi dewan pengawas, direksi dan jajaran pegawai. Tidak seperti yang terjadi saat ini, kabar kurang sedap beredar seputar gaji pegawai yang pensiun belum diterima," tuturnya.

Untuk itu, imbuh Atang, kami pertanyakan dan mohon penjelasannya dari Bupati Sumedang terkait, Dalam draf raperda ditegaskan bahwa kuasa pemilik modal memiliki kewenangan yang mutlak dalam menentukan dewan pengawas dan jajaran direksi dengan persyaratan yang demikian ketat. Selain itu dalam setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan selalu mengeluarkan hasil pemeriksaan yang menerangkan bahwa perusahaan daerah ini selalu dalam keadaan sehat dari sisi pengelolaan keuangannya, tetapi dalam kenyataannya masih ada hal tidak bisa diselesaikan, seperti pembayaran gaji karyawan dan kewajiban lainnya. Ketiga berkaitan dengan pengangkatan dewan pengawas dan Direksi yang menjadi mutlak kewenangan dari pemilik modal, apakah kedepan bisa dibuka peluang untuk DPRD selaku bagian dari penyelenggara pemerintah untuk memberikan pertimbangan.

Sementara mengenai TSLP dan PKBL, berkaitan dengan Raperda ini ada beberapa hal yang kami pertanyakan, yaitu, Dalam hal merumuskan kegiatan yang akan didanai oleh CSR ini, tahapannya apa saja, selain itu berkaitan dengan pembiayaan dari CSR ini kami mendorong Bule agar selalu melakukan kordinasi dengan pihak perusahaan agar makin tumbuh kepedulian lingkungan yang akan dikelola oleh pemerintah. Dan yang ketiga berkaitan dengan perusahaan yang tidak taat melaksanakan amanat UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseorangan terbatas, mohon kiranya Pemda dapat bertindak tegas, karena berbagai masalah sosial dilingkungan perusahaan biasanya menjadi beban Pemda sendiri.

"Kami menyadari akan masih banyak kesalahan dan penyampaian, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya, terhadap hal yang belum sempat kami pertanyakan pada kesempatan ini, tentunya akan kami sampaikan pada saat pembahasan nanti," tandasnya. **