Cimalaka, KORSUM.NET - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang, memastikan tidak akan mengakui keberadaan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Ketua APDESI Kabupaten Sumedang, Andre Y Mukhtar melalui melalui Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI Sumedang Utara, Deden Wahidin mengatakan, APDESI merupakan wadah Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga secara otomatis semua perangkat desa di Sumedang sudah termasuk APDESI.

"Kami semua DPK se-kabupaten Sumedang menolak dengan adanya PPDI. Karena akan ada dua matahari di seluruh Desa di Kabupaten Sumedang," kata Deden saat dikonfirmasi Korsum.net usai melakukan Rapat Koordinasi di salah satu Rumah Makan di Cimuja, Rabu (12/2).

Selain itu, sambung Deden, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan seluruh perangkat yang bersangkutan. Termasuk beraudiensi dengan Bupati Sumedang yang juga sebagai pembina PPDI. Kita tidak menginginkan ada dua matahari di desa masing-masing.

"Kami berharap, bagi perangkat Desa yang sudah menjadi anggota PPDI, untuk segera mengundurkan diri, kalau ingin bersama Kepala Desa, dan bergabung secara spontan dengan APDESI. Karena Kepala Desa adalah penanggung jawab semua kegiatan di Desa," tandasnya.

Deden menambahkan, sekarang bagaimana para perangkat desa untuk fokus saja dalam bekerja, karena keberhasilan kepala desa juga ada perangkat di situ tidak mungkin sendiri.

"Kita akomodir semua juga. Karena Apdesi ini cakupannya besar juga, perangkat desa disejahterakan. Jadi intinya fokus saja para perangkat Desa bekerja," tandasnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi terkait adanya penolakan yang dilakukan oleh APDESI Kabupaten Sumedang, Penasehat PPDI Kabupaten Sumedang, Junan Junaedi mengatakan, PPDI ini bukan organisasi terlarang, bahkan telah terbentuk mulai di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten kota. Untuk itu sebaiknya PPDI dan APDESI saling mendukung dan bersinergi dalam memajukan desa.

"Kepala desa seharusnya mengetahui, kalau setiap orang itu dijamin haknya sebagaimana diatur dalam "pasal 28E ayat (3)  UUD 1945, kalau setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi janganlah arogan, justru harus bersinergi," kata Junan saat dimintai tanggapannya, di Kantor Baznas Kabupaten Sumedang, Rabu (12/2).

Selain itu, sambung Junan, niat awal dibentuknya PPDI di Kabupaten Sumedang ini, bukan untuk menyaingi dari APDESI, tetapi untuk penguatan kapasitas aparatur Desa.

Kalaupun ada kekawatiran muncul dua matahari di Desa dari APDESI, justru dengan keberadaan PPDI ini, untuk menjadikan aparatur Desa yang profesional, bukan untuk menyaingi APDESI, apalagi menjadi dua matahari di Desa.

"Jadi, jangan dilihat dari sisi negatifnya. Para aparatur Desa ini kan anak - anaknya para kepala desa, seharusnya mereka diayomi. Sekarang sudah bukannya lagi untuk berbuat arogan. Justru harus sinergi antara perangkat Desa dan Kadesnya," tegasnya.

Junan menegaskan, dalam Undang - undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan turunannya, tidak ada larangan aparatur desa untuk berorganisasi. Justru saya menjadi khawatir dengan adanya larangan. Bahkan, kalau terjadi pemecatan  akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

"Untuk itu, bagi teman teman aparatur desa yg mengiginkan masuk organisasi PPDI jangan takut karena negara akan melindunginya. Sebagaimana diatur  dalam "pasal 28G ayat (1) UUD tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlidungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanyah , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi," jelasnya.

Junan menambahkan, dirinya meyakini dengan berorganisasi akan mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan, antara aparatur desa yang satu dengan desa yang lainnya, dari tidak kenal aparatur desa yang satu dengan desa yang lain menjadi kenal karena adanyah PPDI.

"Insya Allah dengan silaturahmi akan bertambah ilmu yang tentunya ilmu pengetahuan tersebut untuk kemajuan sumedang yang dimulai dari desa," tandasnya. **