Sumedang, KORSUM.NET - Kapolres Sumedang, AKBP Dwi Indra Laksmana, menegaskan akan mendalami terkait Bantuan Sosial Nutrisi yang beberapa hari ini dikeluhkan oleh Masyarakat yang dinilai tidak layak.

"Dalam hal pengawasan pendistribusian terkait kejadian kemarin di beberapa daerah, akan kita lalukan penyelidikan apakah ada unsur kesengajaan baik dari pengusaha atau aparat sipil dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut," kata Kapolres ketika dikonfirmasi Korsum.net, (21/2).

Sementara itu Ketua APDESI Kabupaten Sumedang, Andre Y Muhtar mengatakan, mewakili aspirasi dari para kepala Desa diberbagai desa.

"Ini barusan sudah dievaluasi, dan sudah ada titik temunya, regulasi akan dibuat lagi. Intinya bagaimana barang ini bisa tepat waktu, kualitasnya juga bisa terjamin," ucapnya saat dikonfirmasi Korsum.net, usai mengikuti sosialisasi terkait Bansos Nutrisi di Ruang Cakrabuana IPP Setda Sumedang, Jumat (21/2).

Harapan dari para Kepala Desa, sambung Andre, dengan adanya bantuan ini BUMDes ada peran dalam bantuan ini. Hal itu agar bisa menghidupkan BUMDes untuk kepentingan Masyarakat di Desa.

"Kalau BUMDes dilibatkan, kan nanti barang yang diberikan ke KPM bisa terjamin. Tidak saat ini dimana keluhannya banyak keluhan dari KPM (Kelompok penerima manfaat) kalau barang yang diterima dalam keadaan tidak layak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Agus Muslim mengatakan, ini merupakan sistem sifatnya sementara.

"Saya akui, ini kelemahan dari sisi sosialisasi, dan sistem ini baru sementara. Jadi kalau ada yang kurang akan dicoba untuk ditambah," ujarnya.

Selain itu, kata Agus, saat ini yang rame di medsos (Media Sosial) dan salah satu yang menolak adalah kepala Desa. Dan perlu diketahui mereka juga sebagai pelaku.

"Sosialisasinya dengan APDESI, dan tentunya APDESI punya mekanisme sendiri dalam menyampaikan sosialisasi, begitu pun dengan Forum Camat, mereka juga punya mekanisme sendiri dalam melakukan sosialisasi. Dan saya tidak mau masuk ke ranah itu," tegasnya.

Kementrian Sosial (Kemensos), tambah Agus, punya program, yaitu pemberian sembako tambahan dari BPNT untuk KPM.

"Lihat saja mekanisme itu, selama yang memberi sepakat dengan yang diberi, berarti tidak masalah. Dan dalam hal ini juga ada Satgas, disini jelas satgasnya Kepolisian, alurnya jelas. Jadi ini urusan Kemensos, E- Warung dan KPM, mekanisme seperti itu. Jadi aneh kalau ada komplen ke saya, karena alurnya sudah jelas," tandasnya.

Seperti diberitakan Korsum.net sebelumnya, dimana banyak keluhan dari para KPM Bansos Nutrisi yang mempertanyakan masalah jenis bantuan yang tidak layak. Dimana para KPM mempertanyakan terkait jenis bantuan yang diterima tidak sesuai dengan anggaran yang seharusnya, dimana anggaran per-KPM Rp.40 ribu yang diterima berupa barang, kenyataannya tidak sesuai, dimana barang yang diterima hanya ditaksir mencapai Rp.15 saja.

Seperti dikatakan oleh Ketua apdesi Cimalaka Sumpena, menurutnya Bansos Nutrisi di kecamatan Cimalaka pun sama kondisinya kurang layak dan tidak dengan harga yang disosialisasikan

"Masalahnya sudah disosialisasikan, jadi wajar masyarakat menanyakan bantuan yang berupa 2 potong paha ayam, 5 butir wortel tambah satu potong yang kondisi sudah busuk dan Tempe," tegasnya.

Namun untuk tempe, sambung Sumpena, dirinya menginstruksikan agar tidak dibagikan dan supaya diganti dengan kondisi yang baik

"Kenapa masyarakat menghitung harga persatuan, karena mereka  sudah mengetahui harga bantuan itu sudah disosialisasikan bahwa harga nutrisi tersebut sebesar Rp. 40 ribu, sedangkan yang diterima saat ini, ditaksir hanya Rp. 15 ribu saja," tandasnya.

Keluhan juga disampaikan juga oleh KPM di Kecamatan Wado melalui Sekertaris APDESI Kecamatan Wado Dede Suhendar. Pasalnya, Bansos Nutrisi yang nilai anggarannya Rp.40 ribu per-penerima manfaat yang diterima berbentuk barang, dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang seharusnya.

"Kan jelas anggaran per-penerima Rp. 40 ribu, tetapi yang diterima masyarakat hanya berupa Wortel ¼ gram, Tempe, dan daging ayam yang ditaksir harganya di angka Rp.15 ribu saja. Bahkan, ada sebagian tempe yang kualitasnya sangat buruk dan sudah dalam keadaan bau. Atas dasar itu, para warga penerima manfaat di Wilayah Kecamatan Wado, mengajukan keberatan yang dibuat dengan berita acara, untuk disampaikan langsung ke Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir," kata Sekretaris APDESI Kecamatan Wado, Dede Suhendar saat dikonfirmasi Korsum.net, di Kantor IPP Setda Sumedang, usai memberikan surat keberatan ke Bupati, Kamis (20/2/2020).

Dede menuturkan, pihak Desa hanya memfasilitasi, apa yang menjadi keluhan dari warga penerima manfaat. Pasalnya warga malah mempertanyakan ke pihak Desa terkait masalah tersebut.

Diakui Dede, sebelumnya pernah dilakukan lakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Bansos Nutrisi tersebut, dan warga sudah mengetahui kalau nominalnya Rp. 40 ribu.

"Jadina Desa nu katempuhan pan, soalna warga ntos apal anggarana 40 ribu per-penerima," tandasnya.