Sumedang, KORSUM.NET -
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumedang, menanggapi sejumlah di permasalahan yang terjadi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Medal dan CSR pada Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Umum Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Penjelasan Bupati Mengenai 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Sumedang

Adapun pandangan umum Fraksi PKB disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKB Kabupaten Sumedang
Herman Habibullah bahwa,
tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan dan bina lingkungan terkait ini, masyarakat yang lebih baik dan sejahtera maka merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah atau perusahaan dan masyarakat untuk sendiri dalam masyarakat melalui proses yang tidak mungkin dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan berbagai pihak terutama pihak swasta dan perusahaan.

Sistem pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility) perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatannya secara efektif dan efisien untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang

"Pemerintah harusmemberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan CSR tersebut," ujarnya.

Sementara keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Medal sendiri, menurut pandangan kami perlu diperhatikan, kualitas air yang tidak memadai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah atau Pemuda agar jangan sekedar memenuhi tuntutan dari peraturan perundang-undangan Semata. Melainkan harus melayani kebutuhan masyarakat secara memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas manajemen.

"Air minum harus dilakukan secara profesional dan proporsional air minum ke depan dapat mencapai efektivitas kinerja yang optimal sebagai sebuah perusahaan yang sehat dan menghasilkan," tegasnya.

Selain itu, pengeluaran operasional perusahaan serta sumber daya yang dimiliki PDAM Tirta Medal sesuai dengan kebutuhan yang tidak," ucapnya.

Fraksi PKB juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumedang dan jajaran birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mencapai kinerja yang seoptimal mungkin untuk mewujudkan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan.

“Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa perbaikan manajeman pemerintahan merupakan agenda penting dalam agenda reformasi birokrasi yang sedang berlangsung selama ini,” ujar Herman Habibullah selaku Sekretaris Fraksi PKB Kabupaten Sumedang saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang terhadap Penjelasan Bupati mengenai Dua Buah Raperda Kabupaten Sumedang di Gedung Paripurma DPRD Sumedang, Selasa malam, 18 Februari 2020.

Dikatakan F-PKB, sistem reformasi birokrasi pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil atau yang lebih dikenal dengan SAKIP.

“Akuntabilitas instansi pemerintahan merupakan kata kunci dari sistem yang sedang dibangun, dan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. **