Sumedang, KORSUM.NET - Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan menyampaikan jawaban Bupati Sumedang, atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumedang,  Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (TSLP dan PKBL) dan Raperda Tentang Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Medal, pada Rapat Paripurna yang digelar di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (19/2) malam.

Menurut Erwan, sangat penting mengatur perencanaan dan penyaluran CSR agar tujuan penyaluran CSR dapat tercapai. Mengingat hal itu, perlu kiranya membentuk tim atau forum yang di dalamnya berkumpul Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), Perusahaan dan sektor lainnya.

"Anggota forum harus mempunyai integritas tinggi, forum bebas dari kepentingan politik, pemilihan program berdasarkan asas prioritas dan kebermanfaatan bagi masyarakat, sehingga mampu mendorong meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dewan pengawas sangat diperlukan sebagai upaya mengawasi implementasi CSR mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan dewan pengawas berisi orang-orang yang berintegritas bebas kepentingan politik dan independen dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kelompok atau pribadi. Dimana dewan pengawas dapat berasal dari berbagai unsur masyarakat Universitas organisasi profesi dan lainnya," ujar Erwan saat membacakan jawaban Bupati diatas Podium.

Setelah mencermati pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna, sambung Erwan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Fraksi partai DPRD yang telah memberikan tanggapan saran pendapat dan dukungan terhadap kedua Rancangan peraturan daerah yang telah kami sampaikan.

"Tentunya perlu kita bina bersama, karena hal ini dapat memperkokoh kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga pada akhirnya berdampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang dalam rangka penyusunan Rancangan peraturan daerah yang sampaikan," ujarnya.

Adapun kesempatan pertama kami sampaikan jawaban terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebagai berikut. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Raperda selanjutnya berkaitan dengan pembentukan regulasi milik Pemda air minum Tirta Medal Sumedang.
Ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan salah satu upaya dalam rangka memperbaiki struktur organisasi fungsi dan jenis pekerjaannya sehingga dengan dibentuknya peraturan daerah ini diharapkan mampu menjawab atau mengatasi berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi pada saat ini dan kedepannya.

"Jawaban tersebut, Sekaligus menanggapi pandangan umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)," ucapnya.

Lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menggunakan prinsip, artinya pemerintah tidak menerima uang sepeserpun dari perusahaan pemerintah dan hanya menerima hasil pekerjaan yang dibiayai dari CSR.

selanjutnya berkaitan dengan terjadinya banjir hujan air yang tidak sesuai dengan tanggal pada saat musim hujan dapat kami sampaikan bahwa kejadian tersebut sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan sistem pengolahan air.

Dapat dijelaskan bahwa pemerintah ini diatur sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum.

Untuk Perusahaan perlu dilakukan kajian yang komprehensif yang selanjutnya dibuat dalam rencana bisnis. Setelah perubahan badan hukum, dapat kami sampaikan bahwa ketentuan satu saja pegawai diatur dalam ketentuan peralihan.

Laba bersih perusahaan dapat kami sampaikan bahwa, Ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pasal 100 sampai dengan pasal 104 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya kami sampaikan tanggapan umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKS) mengenai saran dan masukan dari Fraksi PKS. berkaitan dengan pelayanan  sosial dan lingkungan.

Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih karena hal ini sejalan dengan upaya yang telah dan sedang dilakukan Adapun berkaitan dengan dewan pengawas untuk pelaksanaan program pembangunan yang menjaga menjaga tanggung jawab sosial dan lingkungan ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pembahasan lebih lanjut.

Selanjutnya kami sampaikan tanggapan atas pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahwa, pembentukan Raperda dilakukan melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diawali dengan penyusunan naskah akademik yang dibentuk dengan keputusan Bupati yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah dan tenaga ahli dari akademisi tanpa melalui tahapan pembahasan diskusi yang melibatkan unsur masyarakat tenaga ahli dan perusahaan.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya dan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah telah  memfasilitasi Penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada penerima manfaat sesuai kebutuhan dan yakinkan acara selanjutnya

Sementara tanggapan atas tanggapan umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berkaitan dengan permasalahan utama dan sosial, dapat kami sampaikan bahwa pembentukan Perda selain penyesuaian bentuk badan hukum juga adanya beberapa perubahan pengaturan yang berkaitan dengan struktur organisasi kegiatan usaha dan pengelolaan keuangan.

"Dengan dibentuknya Perda ini, diharapkan mampu menjawab atau mengatasi berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi pada saat ini dan kedepan.

Adapun jawaban dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapat kami sampaikan bahwa, sampai saat ini sudah banyak perusahaan yang telah melaksanakan program dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Akan tetapi yang baru dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah di antaranya yaitu Bank Jabar , Bank Sumedang, PT. PLN, PT Kewalram dan PT Kahatex dilakukan secara mandiri berkaitan dengan ketentuan peraturan perundangan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengajak perusahaan melakukan program dan tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2087 tahun 2012 tentang tanggung jawab perusahaan dan lingkungan tentang perseroan terbatas di mana mengatur tentang kewajiban.

Selanjutnya kami sampaikan tanggapan atas nama umum dari yang berkembang fraksi partai Gerindra. Susunan sambutan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah pemerintahan.

"Melalui berbagai unsur kepentingan sehingga program dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program bina lingkungan dapat dilaksanakan secara efektif efisien transparan akuntabel dan tepat sasaran," ucapnya.

Erwan menambahkan, percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan merupakan program utama dari program dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan berkaitan dengan kondisi pegawai yang artinya tidak mengganti pemutusan hubungan kerja.

Langkah yang dilakukan adalah optimalkan sumber daya manusia yang ada dengan mengoptimalkan usaha yang di dalam air minum dalam kemasan dan perkembangan pelayanan agar jumlah pelanggan semakin meningkat.

"Demikian tanggapan tentang pandangan umum yang dapat kami sampaikan dalam rangka pencapaian jawaban atas jawaban Bupati, untuk umum yang terhormat fraksi-fraksi DPRD kami dan dari tanggapan tersebut masih bersifat umum dan belum memadai di samping itu tanggapan yang telah kami sampaikan mungkin masih belum dapat menguatkan jawaban yang sama. Oleh karena itu, terhadap Rancangan peraturan daerah yang telah tentang dengan tindakan itu baru yang lebih tepat pada tahapan pembahasan berikutnya sesuai dengan tahapan pembahasan Rancangan peraturan daerah," tandasnya. **.