Sumedang, KORSUM.NET - Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang, kini berikan teguran keras kepada para wajib pajak (WP) yang dianggap lalai dalam membayar tunggakan pajaknya.

Bentuk teguran tersebut, salah satunya dilakukan dengan cara pemasangan spanduk peringatan yang bertuliskan "objek pajak ini belum bayar pajak daerah".

Seperti pemasangan spanduk peringatan yang dilakukan Bappenda dan Satpol PP Kabupaten Sumedang, di kawasan Apartemen Skyland City (Jatinangor) dan Perusahan Tekstil milik PT. Natatex Prima (Cimanggung), Kamis (12/3/2020) kemarin.

Kedua perusahaan tersebut, kini terpaksa dipasangi spanduk peringatan moral, karena diketahui masih memiliki tunggakan pajak daerah sebesar ratusan juta rupiah.

"Pemasangan spanduk ini sebagai tindak lanjut dari surat peringatan dan surat teguran yang sempat kami layangkan sebelumnya," kata Ketua Tim Penanggulangan Pajak Daerah (TPPD) Andri Indra, usai melakukan pemasangan spanduk peringatan, bersama Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Sumedang Deni Hanafiah.

Selain ketua tim Andri Indra yang juga merupakan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Objek Pajak di Bappenda Kabupaten Sumedang ini, menyampaikan bahwa kedua perusahan tersebut, sampai sekarang tercatat masih memiliki tunggakan pajak pada tahun 2019.

Ia melanjutkan, Sebelum dipasangi spanduk, kedua perusahaan itu sebenarnya telah beberapa kali diberikan surat peringatan dan teguran oleh petugas pajak.

Namun, karena surat teguran itu, selalu diabaikan, maka pihaknya selaku TPPD terpaksa harus memberikan teguran keras dengan cara memberikan teguran moral seperti itu.

"Adapun terkait nilai tunggakan pajak daerah yang masih menjadi piutang kedua perusahaan tersebut, untuk Apartemen Skayland City di wilayah Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor, tercatat masih memiliki tunggakan pokok pajak daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 559,2 juta,"jelasnya.

Sedangkan, lanjut Andri untuk PT. Natatex Prima di Jalan Rancaekek Desa Sindangpakuwon Kec. Jatinangor, tercatat masih memiliki tunggakan pokok pajak daerah Rp 237,4 juta.

"Nilai ini baru pokok pajaknya saja, belum termasuk denda. Ini sebagai bentuk peringatan saja, supaya para WP ke depannya bisa lebih patuh untuk membayar kewajibannya," ujarnya.

Hal demikian diungkapkan pula oleh Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Sumedang Deni Hanafiah. Menurutnya, sebagai petugas penegak Perda, pihaknya tentu berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan dari pemerintah daerah.

Maka dari itu, meski urusan pajak ini leading sektornya ada di Bappenda, namun urusan pemasangan spanduk peringatan seperti ini merupakan bagian tugas Satpol PP.

Spanduk peringatan ini, tentu tidak boleh diturunkan atau dilepas, selama pemilik perusahaan bersangkutan belum bisa melunasi tunggakan pajaknya. Apabila, perusahan bersangkutan nekad melepas spanduk itu tanpa seijin dari TPPD, maka si perusahaan bisa dikenai sangsi bahkan bisa diproses hukum.

"Jadi kita juga mendapatkan tugas untuk pembantuan dalam hal penanggulangan pajak daerah. Kapasitas kami di sini juga, memang untuk membantu Bappenda dalam memberikan peringatan kepada para WP yang masih memiliki tunggakan pajak," ujarnya.