Jatinangor, KORSUM.NET - Untuk meningkatkan pendapatan PAD di Kabupaten Sumedang, Anggota Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Sumedang bersama Bappenda melakukan sidak ke Satker Tol Cisumdawu dan beberapa apartemen di Jatinangor, kemarin. 

Dalam sidak itu, anggota DPRD yang diwakili ketua komisi II Warson dan Ketua Komisi IV Asep Roni Hidayat bersama Kabid Penetapan Penagihan Bapenda Kabupaten Sumedang. 

"Pertama dalam pajak Tol, yang sampai saat ini, masih dalam konfirmasi dan kordinasi dalam perhitungannya dikarenakan tol Cisumdawu belum beroperasi, sehingga kami dalam tahap awal ini hanya melakukan pengumpulan data saja untuk kemudian dihitung bersama sama," kata Kabid Penetapan Penagihan Bapenda Kabupaten Sumedang, H.Taryudi Hidayat saat dikonfirmasi Media ini kemarin. 

Menurut Taryudi, besaran pajak PBB Tol, dalam perhitungannya nemerlukan penilain khusus diķarenakan objek PBB berbeda dengan objek yang lainnya tidak sama dengan  penilaian terhadap rumah tempat tinggal. 

"Kalau pajak tol diberlakukan, perhitungannya secara lengkap setelah proyek selesai dan jelas kepengelolaannya." katanya. 

Sementara itu, lanjut H.Taryudi, ada beberapa objek PBB P2 yang belum melakukan pembayaran PBB P2 tahun 2019 diantaranya sebuah apartmen di wilayah Jatinangor. 

"Hal tersebut dimungkinkan pengelolaan apartemennya secara keuangan belum stabil sehingga pada tahun 2019 wajib pajak tersebut mengajukan permohonan keberatan PBB P2," katanya. 

Oleh karena itu, masih kata H.Taryudi, pihak Bappenda Kabupaten Sumedang menindak lanjuti permohonan dimaksud bahwa menurut Undang undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

"Bilamana mengajukan permohonan keberatan terlebih dahulu WP melakukan pembayaran sesuai dengan perhitungan yang dicantumkan dalam permohonan keberatan dari Wajib Pajak (Wp) tetapi sampai saat ini belum menindak lanjutnya sehingga masih termasuk tunggakan PBB P2 tahun 2019,"ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumedang Warson Mawardi mengatakan pemantauan lapangan itu dalam rangka membantu Pemkab Sumedang dalam menambah PAD dari segi pajak dan retribusi. DPRD sebagai lembaga pengawas hanya bisa memberikan himbauan, sedangkan sangsi ada di Pemkab dan dinas terkait. 

"Seperti contoh saja, parkir retribusi Jatos, masa pajaknya lebih kecil dari Griya Sumedang. Padahal, menurut catatan kami dalam setahun ada 60.000an kendaraan yang dipparkir, sementara Jatos hanya melansir 26.000 an kendaraan dalam setahun," katanya. 

Meski demikian, pihak DPRD mengapresiasi langkah Jatos yang cepat tanggap dan langsung memfasilitasi para wajib pajak untuk membayar pajak. "Tadi Jatos langsung menggelar mobil layanan pajak agar para wajib pajak membayar kewajibannya," katanya. 

Terpisah, Kepala Satker Tol Cisumdawu Yusrizal Kurniawan mengatakan, masalah pajak PBB Tol memang bukan kewajiban satker tol. Sebab, Satker tol hanya berwenang dalam kontruksi dan percepatan pengerjaan tol. Adapun, kewajiban pajak itu kewenangan subkontraktor dalam hal ini pihak PT CKJT. 

"Mekanismenya harus melalui PT CKJT karena yang berwenang dalam pembiayaan hanya PT CKJT, meskipun kami bisa menyampaikan tapi harus melalui PT CKJT. Bahkan masih sangat jauh karena progres pengerjaan masih 58 persen di seksi 1 dan 2, belum seksi 3 sampai 6, karena terhambat pembebasan lahan," tandasnya.