Kota, KORSUM.NET - Dalam undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak disebutkan atau di jelaskan bahwa untuk calon kepala desa maksimal lima calon. Lebih jauhnya, calon kepala desa lebih dari lima calon maka harus melalui seleksi. Lalu bagaimana dengan aturan?. Sementara, Didalam Undang undang No 6 tahun 2014 sekali lagi tidak dijelaskan. Lalu bagaimana dengan kampanye dan bagaimana pula dengan pemasangan alat peraganya secara aturan?.

Atas hal tersebut, dikonfirmasi Media ini Komisi 1 (satu) pada DPRD Kabupaten Sumedang Asep Kurnia mengatakan bahwa untuk pencalonan kepala desa itu maksimalnya adalah lima calon, itu sudah sesuai dengan Perda ataupun Peraturan Pemerintahnya, maka lebih dari lima calon harus di seleksi.

“Semuanya untuk pencalonan kepala desa sudah sesuai dengan aturan, bahwa maksimal calon ada lima. Bicara soal undang undang No 6 tahun 2014 tentang desa, memang benar tidak dijelaskan ataupun disebutkan bahwa untuk pencalonan kepala desa maksimal ada lima calon. Undang undang mengamanatkan bahwa secara teknisnya diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah, karena Undang undang didalam ilmu hukum Legislatif terkait dengan perundang undangan bahwa undang undang tersebut masih bersifat yang umum saja,” jelasnya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Dikatakan Asep, kalau undang-undang yang mendasar adalah hal hal khusus yang mendasar, sekali lagi undang undang itu bersifat umum tidak teknis, mengenai pelaksanaan Pilkades itu diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) soal angka batasan lima itu dimunculkan Didalam PP.

“Jadi diundang-undang tidak secara tegas semisal bahwa pelaksanaan Plkades itu secara serentak namun untuk teknisnya kan di atur oleh PP. Salah satu yang belum diatur itu terkait dengan pengaturan mengenai kampanye, alat peraga dan bagaimana sanksinya kalau terjadi adanya money politic di dalam Pilkades?. Didalam Pilkada kan sudah jelas sanksinya ataupun pemasangan alat peraga, nah, untuk di Pilkades ini belum diatur, jadi hal ini lah menjadikan PR buat dewan untuk segera merumuskan secara aturan itu,” ujar Asep.

Beda halnya apa yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang H.Nuryadin menjelaskan bahwa ada aturan dari mulai undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa yang berkaitan dengan Pilkades serentak.

“Undang undang No 6 tahun 2014 tentang desa yang Diamanatkan dan dijabarkan oleh PP No 43 penjelasannya dari undang undang tersebut. Kemudian Perda No 2 tahun 2012 tentang Pilkades dan Perbup No 74 tahun 2015 dan ada Perbup No 113 tahun 2015. Peraturan tersebutlah yang melandasi pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Sumedang,” ungkap H. Nuryadin.

Ditambahkan didalam Perda tersebut, sambung H. Nuryadin, bahwa apabila ada hal hal yang belum diatur didalam peraturan yang lebih atas maka di atur di Peraturan Desa (Perdes). Karena desa memiliki otonomi desa yang diamanatkan didalam Perda No 2 tahun 2014 bahwa ada beberapa persyaratan yang Didalamnya di serahkan ke Perdes sepanjang aturanya itu tidak betentangan dengan diatasnya.

“Terkait dengan batasan calon maksimal lima calon lebih dari itu maka harus di seleksi, hal tersebut memang didalam Undang undang No 6 tahun 2014 tidak disebutkan, namun  Dijabarkan secara teknis di PP No 43 pasal 41 dan Permen No 12 pasal 25 bahwa kalau calon lebih dari lima harus melalui seleksi, kemudian di Perda no 2 pasal 15 ayat 3, kemudian di Perbup dan hal tersebut soal calon lebih dari lima itu pernah terajdi di Jatinangor bahwa Perda, PP kalah oleh perjanjian sehingga harus Pilkades ulang,”ujarnya.

Ditegaskan H. Nuryadin, bahwa sesuai aturan untuk Pilkades maksimal lima dan minimal dua calon tentunya beda antara Pilkada dan Pilkades meskipun ada beberapa kesamaan. Terkait dengan alat peraga ataupun dengan kampanyenya itu tidak diatur di PP, Perda dan Perbup, melainkan secara umum.

“Yang Dimaksud secara umum itu yakni tidak boleh di tempat pendidikan, tempat ibadah. Terkait dengan alat peraga dan kampanye, waktunya Diatur Didalam tahapan yang Dikeluarkan dengan SK Bupati No 141.1/Keputusan.452 DPMD 2019 bahwa kampanye itu dilaksanakan hanya tiga hari tanggal 30, 31 Maret dan 1 April 2020. Saat ini belum kampanye melainkan baru sosialisasi dari pantia Pilkades, ketika ada pelanggaran didalam Pilkades calon harus diturunkan oleh panitia karena ada deklarasi damai,” tandasnya.