Kota, KORSUM.NET - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumedang dalam waktu dekat akan membentuk Unit Reaksi Cepat (URC). Sebelumnya PUPR sudah membentuk  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu dikatakan sekertaris Dinas PUPR Sony Nurgahara didampingi tim URC Deni S Sugandhi Senin (9/3/2020) ditempat aktivitasnya.

Dikatakan, meski URC PUPR Sumedang siap melayani dengan sepenuh hati namun tetap perpegang pada kewenangan dan aturan yang berlaku.

"Prinsipnya kami siap melayani dengan catatan masing-masing punya kewenangan dan mekanisme aturan yang berlaku. Berdasarakan UU jalan terbagi bedasarkan beberapa status jalan yakni jalan nasional Provinsi, Kabupaten/ Kota, jalan  desa maupun jalan  lingkungan." Katanya.

Lebih jauh ia menuturkan salah satu kendala saat ini yakni masalah kewenangan jalan. Status jalan nasional dan provinsi perlu adanya kordinasi dan MoU terlebih dahulu dengan pengampu kebijakan.

"Terutama jalan Nasional, Provinsi perlu adanya kordinasi dan komunikasi sehingga semuanya berjalan dengan baik tanpa melanggar aturan yang berlaku. Sementara Kendala teknisnya seperti masalah penyedia hotmik, split, aspal sebagai pihak penyedia barang pabrik yang kadangkala pihaknya harus menunggu penjadwalannya serta adanya faktor cuaca juga dapat mempengaruhi produksi hotmix sehingga memakan waktu."Tuturnya.

Namun lanjutnya pihak URC PUPR siap bergerak cepat melayani laporan dari masyarakat.

"Kami akan selalu siap proaktif melayani sesuai tupoksi URC. Artinya selain mendapat informasi dari masyarakat dinas bergerak aktif melakukan pengecekan kelapangan". pungkasnya.**