Foto : dari IG Wabup Erwan Setiawan
Sumedang, KORSUM.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan, sebagai saksi, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada 2012. Erwan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Herry Nurhayat.

Dimana pemanggilan Erwan tersebut, kapasitas sebagai anggota DPRD Bandung periode 2009-2014.

Dikonfirmasi terkait pemanggilan KPK tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Sumedang, Erwan Setiawan mengakui, dirinya sudah memenuhi undangan dari KPK pada Kamis (5/3) kemarin.

Pemanggilan tersebut, untuk dimintai keterangan terkait Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tahun anggaran 2012-2013. Dimana waktu itu dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD.

"Jadi, Saya sudah dimintai keterangan oleh KPK dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPRD). Kota Bandung periode 2009-2014. Dan saya ditanya terkait proses penganggaran pada saat itu," jelasnya pada Korsum.net, Jumat (6/3).

Erwan menuturkan, DPRD Kota Bandung setiap tahun harus menganggarkan pengadaan lahan untuk RTH. Pasalnya, Undang-undang telah mengamanatkan bahwa di sebuah kota/Kabupaten minimal harus ada 20 persen RTH juga 10 persen fasilitas sosial (Fasos) dan Fasilitas umum (Fasum) namun, kenyataan Kota Bandung hanya memiliki 8 sampai 9 persen waktu itu.

"Waktu itu, Pak Walikota (Pak Dada) dalam salahsatu visi misinya dimasukkan pada RPJMD kota Bdg, dimana setiap tahun Kota Bandung harus mengadakan penambahan lahan untuk RTH. Untuk itu kami tempuh sesuai dengan prosedur," tuturnya.

Erwan menambahkan, kalaupun di lapangan ada terjadi dugaan penyelewengan, hal itu karena pribadi masing-masing, baik dari pemerintah kota dalam hal ini DPKAD maupun oleh beberapa anggota dewan periode 2009-2014.

"Tetapi, saya serahkan sepenuhnya ke penegak hukum, saya sudah memberikan penjelasan sedetail mungkin dalam kapasitas sebagai ketua DPRD kota Bandung juga sebagai ketua Badan Anggaran waktu itu," jelasnya

Saat pemanggilan kemarin, imbuh Erwan, ada sekitar tiga sampai empat pertanyaan yang dilontarkan petugas KPK namun, substansinya hanya dua pertanyaan saja.

"Ada sekitar 1,5 jam saya menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan," tandasnya.

Sementara itu, dilansir dari detiknews, pada kasus RTH Kota Bandung, KPK menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat; anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomard; anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Kadar Slamet; dan terakhir seorang pengusaha Dadang Suganda.

KPK menduga ada mark up atau penggelembungan harga terkait pengadaan lahan RTH di Kota Bandung tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 69 miliar. KPK juga menduga aliran dana dari korupsi itu menuju sejumlah pihak.

Kemudian dalam pengembangan kasus, barulah KPK menjerat Dadang sebagai tersangka karena diduga menjadi makelar tanah untuk pengadaan RTH Kota Bandung. Ia menjadi makelar bersama eks anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet.

Menurut KPK, Dadang memanfaatkan kedekatan hubungannya dengan Edi Siswadi yang saat itu merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung. Edi kemudian memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Pemkot Bandung saat itu Herry Nurhayat membantu Dadang dalam pengadaan tanah untuk RTH itu.

"Setelah tanah tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada DGS (Dadang Suganda). Namun DGS hanya memberikan Rp 13,5 miliar pada pemilik tanah sehingga diduga DGS diperkaya sekitar Rp 30 miliar," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di kantornya Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).