Sumedang, KORSUM.NET - Sebagai upaya sinegritas, Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang, melakukan pengawasan terhadap Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang. Untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang, Warson menjelaskan, peningkatan PAD, harus didukung dari berbagai sektor, termasuk dari pariwisata. Untuk itu, harus didukung juga oleh sarana dan prasarana (Sapras) sebagai upaya peningkatan PAD.

"Alhamdulillah, untuk kabupaten Sumedang saat ini sudah real time terkait penerimaan pajak, itu berdasarkan data yang diterima berdasarkan tapping box yang terpasang di sejumlah sejumlah restoran. Sehingga semua transaksi bisa terpantau oleh Bappenda," ucapnya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, usai melakukan pengawasan ke Bappenda Kabupaten Sumedang, Senin (2/3).

Dengan PAD yang mencapai 273 Miliar ini, sambung Warson, sudah memperlihatkan ada kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun.

"Untuk target 2023 ini, sekitar 900 miliar, mudah mudahan target tersebut dapat tercapai," harapnya.

Untuk mendorong peningkatan PAD sendiri, tambah Warson, pihaknya akan mendorong Bappenda agar pengadaan tapping box lagi. Dimana saat ini baru terpasang 68 unit, dari kebutuhan 173.

"Jadi kita akan mendorong lagi terkait pengadaan tapping box, karena dengan keberadaan alat tersebut. Setiap hari penerimaan pajak dapat terpantau langsung," ujarnya.

Sementara itu, PAD dari sektor Mineral dan Batubara (Minerba), di Sumedang masih terkendala dengan kisaran harga yang masih murah terutama dari harga pasir. Harga tersebut jauh berbeda dengan kabupaten lain yang mencapai 40 ribu perkubik.

Untuk itu, penerimaan pajak dari sektor Minerba ini menjadi prioritas dari DPRD terutama dari kisaran harga. Sehingga kita akan melakukan Audensi ke Provinsi, karena dalam penentuan harga itu ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Pajak pertambahan ditahun 2019 mencapai Rp.4 miliar, dan pada tahun 2020 ini, Bappenda menargetkan dikisaran Rp.6 miliar. Kita akan berusaha memantau terus retribusi dari sektor pertambangan ini," tegasnya.

Sementara disinggung mengenai adanya beberapa pertambangan yang belum memiliki izin. Warson menegaskan terkait pertambangan yang belum memiliki izin tidak bisa dipungut pajak.

"Kita tidak memungut pajak dari pertambangan yang belum memiliki izin atau ilegal. Untuk itu kita mendorong ke Provinsi Jawa Barat untuk segera mengeluarkan izinnya," ucap Warson.

Warson menambahkan, pihaknya juga akan mendorong Bappenda untuk bekerjasama dengan Universitas yang ada di Kabupaten Sumedang terkait potensi daerah, pengembangan kebijakan yang mendukung PAD.

"Mudah-mudahan, jika nantinya berkerjasama dengan Universitas, kita bisa menggali potensi daerah yang bisa menghasilkan PAD," tandasnya. **